Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan terdapat beberapa kriteria dokumen yang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai sebagaimana tercantum dalam UU Bea Meterai. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono menjelaskan fasilitas pembebasan tersebut diberikan terhadap dokumen yang seharusnya menjadi objek bea meterai, tetapi digunakan untuk hal tertentu. “Misa, dokumen pengalihan […]
-
Thailand Bakal Pajaki Perdagangan Saham Mulai 2023
Pemerintah Thailand akan memberlakukan pengenaan pajak sebesar 0,1% atas perdagangan saham mulai 2023. Menteri Keuangan Arkhom Termpittayapaisith mengatakan kabinet telah menyetujui revisi undang-undang yang membebaskan perdagangan saham dari pajak. Ketentuan tersebut telah berlaku selama lebih dari 3 dekade sehingga perlu diubah. “Dengan dicabutnya undang-undang tersebut, berarti seluruh perdagangan saham di pasar saham, baik untung maupun […]
-
‘Tax Center dan Akademisi Itu Posisinya Netral’
SELESAI menempuh studi S-2 di Australia, dia kembali mengabdi di almamater dengan ikatan dinas sekitar 3 tahun. Dalam benaknya, dia akan bergelut di dunia konsultan pajak setelah masa pengabdian selesai. Namun, seiring berjalannya waktu, dia justru menikmati pekerjaan sebagai dosen. Dia sudah mengabdikan diri sebagai dosen perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekitar […]
-
Toyota Ingin Konsumen Melek Isu Netralitas Karbon, Sediakan Waste Station di Pusat Perbelanjaan
Kesadaran konsumen Indonesia terhadap netralitas karbon terbilang rendah. Padahal, netralitas karbon adalah upaya penting untuk mencegah peningkatan risiko pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change). Karena itu, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menggelar program It’s Time for Everyone. ”Yakni, menyediakan akses bagi masyarakat untuk bisa ikut berkontribusi dan bersama-sama mengurangi emisi karbon,” ujar Vice […]
-
DJP Ingatkan Pembatalan Faktur Pajak Harus Dilakukan 2 Belah Pihak
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan lagi mengenai ketentuan pembatalan faktur pajak. Merespons pertanyaan warganet di Twitter, contact center DJP Kring Pajak mengatakan pembatalan faktur pajak pada e-faktur harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun kedua belah pihak yang dimaksud adalah penjual dan pembeli. “Harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dari sisi penjual dan dari sisi […]
Got any book recommendations?
WA only