Mindblown: a blog about philosophy.
-
Manfaatkan Teknologi, DJP Bakal Arahkan Pegawai untuk Pengawasan Pajak
JAKARTA, Pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi pajak akan mengubah tata kelola sumber daya manusia (SDM) pada Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (12/7/2022). Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pemanfaatan teknologi, terutama melalui pembaruan coretax system, tidak berarti akan berdampak pada pengurangan […]
-
Sri Mulyani sebut akan terus lakukan transformasi digital untuk keuangan negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus melakukan transformasi digital dalam melaksanakan transaksi keuangan negara. “Kita di Kementerian Keuangan melakukan banyak hal untuk mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital, misalnya dengan mengintegrasikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan NIK (Nomor Induk Kepegawaian),” kata Menkeu Sri Mulyani dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia […]
-
Memahami Hak Penolakan Terhadap Upaya Pemeriksaan Pajak
Indonesia menganut sistem perpajakan yang berbasis pada self-assessment, di mana wajib pajak melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini tentunya didasari oleh efisiensi pelaporan pajak mengingatnya besarnya penduduk Indonesia. Untuk mengantisipasi potensi pelaporan pajak yang rendah, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan inisiatif pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian […]
-
Sri Mulyani: Pengusaha Lapor Harta Tak Perlu ke Kantor Pajak
BALI – Transformasi digital di Kementerian Keuangan terus dilakukan. Salah satunya dalam hal pelaporan pajak termasuk Program Pelaporan Sukalera (PPS) dilakukan tanpa tatap muka. “Pasti sudah tahu bahwa NPWP dengan nik dan membayar pajak itu sudah melakukan e-filing, e-payment melalui digital sehingga Anda tidak perlu pergi ke kantor pajak,” kata Sri Mulyani, Senin (11/7/2022). Sri […]
-
Susun RPP PBJT Tenaga Listrik, Kemenkeu Minta Masukan Publik
JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (RPP PBJT-TL). RPP PBJT-TL dipandang mendesak karena pajak penerangan jalan (PPJ) berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021 atau 3 tahun sejak Putusan […]
Got any book recommendations?
WA only