Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kanwil Ditjen Pajak Jaksel II Setor Rp 67 Triliun di 2023
JAKARTA. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Selatan (Jaksel) II berhasil mengumpulkan penerimaan pajak mencapai Rp 67,83 triliun di sepanjang tahun lalu. Angka ini setara dengan 103,2% dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 65,73 triliun. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jaksel II Neilmaldrin Noor mengatakan, setoran pajak […]
-
Pajak Spa
Sosialisasi spa & Wellness Indonesia (Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia) menolak aturan 40% Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta mendesak pemerintah untuk meluruskan definisi spa dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Ketua Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) Mohammad Asyhadi mengatakan, munculnya aturan 40% PBJT berpotensi mematikan usaha spa di seluruh Indonesia, karena harga, jasa […]
-
Ajukan APA? Wajib Pajak Penuhi Ketentuan Usulan Transfer Pricing Ini
Wajib pajak dalam negeri dapat menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sepanjang memenuhi beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan itu terkait dengan usulan penentuan harga transfer (transfer pricing). Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa. Berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) huruf e PMK 172/2023, usulan transfer pricing dalam permohonan […]
-
Sri Mulyani Gratiskan Pajak Impor Senjata, Amunisi, Tank Hingga Panser
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang-barang untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan (hankam) negara. Gratis itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah […]
-
Senjata hingga Amunisi Impor Kini Bebas Pajak!
Pemerintah menerbitkan aturan terkait fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi barang dan jasa kena pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang […]
Got any book recommendations?
WA only