Mindblown: a blog about philosophy.
-
Program PPN DTP Bermasalah di Lapangan, Pemerintah Diminta Segera Benahi
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Ignesz Kemalawarta meminta pemerintah membenahi program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan. Hal itu ia sampaikan dalam acara “Zooming With Primus dengan topik Properti Siap Take Off”, Kamis (20/1/2022). Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian PPN DTP kepada masyarakat hingga […]
-
Perpanjangan Insentif Pajak, Diyakini Dongkrak Industri Properti
Pemerintah akhirnya secara resmi telah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga 30 Juni 2022. Meskipun perpanjangan hanya berlangsung selama enam bulan dan sebesar 50%, namun merupakan kado tahun baru bagi industri properti di Tanah Air. Marine Novita, Country Manager Rumah.com, menjelaskan bahwa sebagai salah satu stakeholder industri properti, Rumah.com […]
-
3 Minggu Tax Amnesty Jilid II, Negara Sudah Dapat Rp 467 Miliar
Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II makin bertambah. Hal ini mempengaruhi pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, negara sudah mendapat Rp 467,97 miliar dari total pengungkapan harta Rp 4,19 triliun per 20 Januari 2022. Harta itu diungkap oleh 6.220 […]
-
Insentif PPn Otomotif Incar Dana Kelas Menengah Atas
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah mengincar dana masyarakat golongan menengah ke atas melalui kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) di sektor properti dan otomotif untuk mendorong multiplier effect bagi pemulihan ekonomi. “Logika dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memang sangat baik,” ungkap Febrio, dikutip dari Antara, Jumat, 21 Januari 2022. Pada 2020, dia menyatakan pandemi covid-19 menghantam pertumbuhan ekonomi […]
-
Pajak Karbon 1 April 2022, PLN Siapkan Strategi Ini
PT PLN (Persero) menyiapkan langkah strategis dalam implementasi regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada 1 April 2022. Terlebih perseroan berkomitmen mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060 yang sejalan dengan agenda nasional. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN Yusuf Didi Setiarto menyebutkan, salah satu inisiatif dekarbonisasi oleh PLN adalah pemanfaatan instrumen NEK yakni perdagangan karbon (carbon pricing). […]
Got any book recommendations?
WA only