Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catat! Pajak fasilitas kantor hanya untuk level manajer ke atas
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, tak semua karyawan yang mendapatkan fasilitas atau kenikmatan kantor (natura) menjadi objek pajak penghasilan (PPh). Pemerintah hanya akan mengenakan PPh untuk karyawan yang sudah menjabat manajer ke atas. “(Untuk pajak fasilitas kantor ini untuk) level manajer ke atas,” ungkap Yustinus dalam media gathering Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat […]
-
Realisasi Insentif untuk Vaksin dan Alkes Impor Tembus Rp7 Triliun
JAKARTA – Pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor atas pengadaan vaksin dan alat kesehatan atau barang yang dipakai untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp7,14 triliun hingga 19 November 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan fasilitas tersebut diberikan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemberian insentif tersebut menjadi bagian dari […]
-
Keuntungan Konsensus Pajak Global untuk Negara Berkembang Tidak Banyak
JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyebut proposal konsensus global pajak internasional tidak membuat negara berkembang mendapatkan banyak keuntungan. Analis Kebijakan Ahli Muda BKF Melani Dewi Astuti mengatakan konsensus global dengan Pilar 1 dan Pilar 2 merupakan bentuk kompromi dalam skala internasional. Namun, negara berkembang tidak mendapatkan semua keuntungan dari adanya konsensus global. “Jadi […]
-
Wajib Pajak Dapat SP2DK Bisa Ikut PPS? Ini Kata DJP
JAKARTA – Wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) tetap bisa mengikuti kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan hanya wajib pajak orang pribadi yang sedang dilakukan pemeriksaan saja yang tidak dapat mengikuti skema atau […]
-
Kepada UMKM, Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Penerapan PPN PMSE
JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pajak pertambahan nilai (PPN) pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diperlukan untuk memperluas basis perpajakan. Suahasil mengatakan PPN PMSE dikenakan atas transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Menurutnya, kebijakan itu diperlukan karena terjadi perubahan model transaksi dari konvensional menjadi serba digital. “Itu bukan hanya sekadar, kalau sering […]
Got any book recommendations?