Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani: Asumsi Penerimaan 2022 Belum Perhitungkan Dampak UU HPP
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa asumsi penerimaan negara pada 2022 senilaiRp1.846,1 triliun belum memperhitungkan efek berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, Senin (29/11/2021). Presiden […]
-
Pedagang Online Ditarik Pajak, Segini Tarif dan Simulasi Hitungannya
Pelapak online shop kini sudah semakin menjamur. Kegiatan berjualan yang dibarengi dengan teknologi digital ini memberikan banyak kelebihan bagi pedagang. Namun perlu diingat, bila ingin menggeluti bisnis online shop harus siap memenuhi kewajiban yang sama seperti pedagang yang memiliki toko, yaitu kewajiban membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengatakan, untuk UMKM […]
-
Ekonomi RI Bisa Ciut 3,45 Persen Bila Perubahan Iklim Tak Diatasi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu memproyeksi pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan susut sekitar 0,66 persen sampai 3,45 persen pada 2030 bila dampak perubahan iklim tidak segera dimitigasi. “Potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai 0,66 persen sampai 3,45 persen dari PDB pada 2030,” ujar Febrio kepada awak media, Senin (29/11). Oleh karena […]
-
Wakil Ketua DPR Usulkan Insentif Pajak Mobil Diperpanjang Hingga 2022
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mendorong pemerintah untuk kembali memberikan insentif untuk mendukung pemulihan sektor otomotif pada 2022. Rachmat menilai insentif yang dapat diberikan kembali tersebut seperti PPnBM mobil ditanggung pemerintah (DTP). Menurutnya, perpanjangan PPnBM DTP akan menjaga permintaan terhadap mobil tetap tinggi pada tahun depan. “Menurut saya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang menuju [relaksasi] […]
-
Bank Panin tolak semua hasil pemeriksaan ulang pajak 2016 di kasus dugaan suap pajak
JAKARTA. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) menyatakan tidak menyetujui semua hasil pemeriksaan ulang terhadap pajak perseroan pada tahun 2016 terkait dengan kasus dugaan suap rekayasa pajak, baik secara aspek formal maupun material. Sebelumnya diberitakan, pemeriksanaan ulang kasus dugaan suap rekayasa pajak Bank Panin menunjukkan bahwa total pajak bank ini pada tahun 2016 termasuk […]
Got any book recommendations?
WA only