Mindblown: a blog about philosophy.
-
Putusan MK terkait UU Cipta Kerja, tak halangi reformasi perpajakan
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) RI memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat. Sehingga, MK melarang pemerintah untuk menerbitkan aturan turunan sebelum revisi beleid tersebut disahkan dengan jangka waktu pengerjaan selama dua tahun. Nah, salah satu kluster dalam beleid yang menggunakan mekanisme perundang-undangan omnibus law itu, terdapat kluster perpajakan. Namun demikian, […]
-
Penerimaan pajak ditopang sektor pengolahan dan perdagangan
JAKARTA. Penerimaan pajak terus membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tren positif penerimaan utama negara tersebut tersokong hasil setoran pajak dari sektor pengolahan dan perdagangan. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat, sampai dengan akhir Oktober 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 953,6 triliun, tumbuh 15,3% year on year […]
-
Penerimaan PPN Tumbuh 20,4% Hingga Oktober 2021
JAKARTA – Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga akhir Oktober 2021 tercatat mengalami pertumbuhan 20,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan PPN yang positif terjadi seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kinerja tersebut ditopang baik PPN dalam negeri maupun PPN impor. “PPN kita bahkan tumbuh cukup kuat 20,4% menunjukkan aktivitas produksi […]
-
Sri Mulyani: UU HKPD akan Tingkatkan Rasio Pajak Daerah
JAKARTA — Rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (RUU HKPD) telah disepakati pemerintah bersama DPR, pembahasannya dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan sidang paripurna. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, RUU HKPD memiliki keterkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “UU HPP diharapkan dapat meningkatkan peningkatan tax […]
-
Pemerintah Naikkan Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan Setelah Kerek Tarif PPN
Beban pajak yang akan ditanggung masyarakat akan semakin berat. Pasca pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, kini giliran tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan naik. Pasalnya, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), batas atas tarif PBB […]
Got any book recommendations?
WA only