Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bumi Makin Gawat, Sri Mulyani Tagih Terus ‘Utang’ Negara Maju
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus menagih janji dan komitmen negara maju untuk berkontribusi terhadap perubahan iklim di dunia. Terutama dalam hal pendanaan dengan nominal US$ 100 miliar. Hal ini akan menjadi salah satu isu dalam pertemuan G20 tahun depan. Di mana Indonesia akan menjadi presidensi G20. “Dalam agenda iklim, kami juga berharap dapat […]
-
Aturan Pajak Karbon Bakal Beratkan Kelangsungan Industri Tekstil
JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai penerapan pajak karbon di tahun 2022 mendatang akan memberatkan kelangsungan usaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Wakil Ketua Umum API Ian Syarif mengatakan, industri tekstil jelas terdampak oleh aturan pajak karbon, apalagi mereka merupakan pemakai batubara yang tanpa pajak karbon pun sudah tertekan oleh tren kenaikan harga komoditas tersebut. Efeknya, harga jual produk hilir seperti garmen ikut mengalami […]
-
Simak Rekomendasi Saham Emiten Semen di Tengah Sentimen Pajak Karbon dan DMO Batubara
JAKARTA. Kenaikan harga batubara menjadi beban tersendiri bagi emiten semen. Sebab, industri semen merupakan salah satu industri yang menyerap kebutuhan batubara cukup banyak. Kenaikan harga batubara membuat sejumlah emiten semen menaikkan harga jualnya. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) Antonius Marcos mengatakan, seiring meningkatnya ongkos produksi akibat naiknya harga batubara, INTP […]
-
GIIAS 2021, Menko Airlangga: Knalpot Juga Harus Diberi Pupuk
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membuka GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021). Dalam sambutannya dia berbicara mengenai upaya membuat industri otomotif ramah lingkungan. Dia mengatakan bahwa satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah menerapkan catalytic converter untuk mesin diesel agar emisi gas buang bisa lebih ramah lingkungan. “Di Eropa sudah menggunakan urea catalytic converter untuk mesin diesel, kita di Indonesia […]
-
Dirjen Pajak: UU HPP Untuk Perbaiki Regulasi Perpajakan dan Dukung Pemulihan Ekonomi
JAKARTA. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah berlaku. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, Undang-Undang HPP akan berfungsi dan berperan ganda pada perbaikan regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Selain itu, UU HPP juga sebagai proyek jangka panjang dalam bidang perpajakan. Melalui beleid tersebut, peningkatan kinerja penerimaan perpajakan juga diperkirakan dapat berjalan seiring […]
Got any book recommendations?