Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Kaji Investasi Strategis Tampung Dana Tax Amnesty Jilid II
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok instrumen penempatan dana dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) Jilid II. Salah satu yang dikaji adalah investasi ke industri strategis yang butuh pendanaan, seperti energi terbarukan (renewable energy). “Instrumennya akan kita atur. Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama sudah bicara dengan stakeholder, instrumennya apa yang paling […]
-
Tax Amnesty Jilid II Dimulai 1 Januari 2022, Ini Skenario dan Syarat Wajib Dipenuhi
Pemerintah Jokowi kembali memulai program pengungkapan sukarela pajak atau Tax Amnesty jilid II mulai 1 Januari 2022. Jadwal ini tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan program pengungkapan sukarela pajak ini berlaku untuk wajib pajak (WP) orang pribadi, yang berlaku selama 6 bulan dimulai pada […]
-
Di COP 26, Sri Mulyani Beberkan Mekanisme Transisi Energi Bersih Indonesia
Komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan semakin tegas. Hal ini didorong dengan peluncuran kerja sama antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), terkait dengan studi kelayakan dan rancangan penerapan Energy Transition Mechanism (ETM). Kerja sama dalam bentuk studi ETM, atau Mekanisme Transisi Energi ini, diluncurkan pada rangkaian pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim […]
-
Layanan Streaming Hingga Barang Online Bakal Dikenai Pajak Penjualan
Pemerintah Inggris berencana memungut pajak penjualan daring (online) atas layanan streaming seperti Netflix dan Spotify, e-book, surat kabar daring, dan barang yang dipesan secara daring, tetapi diambil di toko. Departemen keuangan Inggris menyatakan akan menyelenggarakan konsultasi publik terkait dengan pajak penjualan barang dan jasa elektronik tersebut. Selain itu, skema pemungutan pajak penjualan tersebut juga tengah ditindaklanjuti. “Kami […]
-
Jokowi Sahkan UU HPP, Penghasilan di Atas Rp 5 Miliar Kena PPh 35 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau UU HPP. Aturan baru ini salah satunya akan mengubah kelompok penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi yang terkena pungutan tarif pajak penghasilan (PPh). Selain itu, UU HPP juga akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna […]
Got any book recommendations?
WA only