Mindblown: a blog about philosophy.

  • Presiden Jokowi tetapkan Perpres Nilai Emisi Karbon demi tekan emisi karbon

    Presiden Jokowi tetapkan Perpres Nilai Emisi Karbon demi tekan emisi karbon

    Jakarta. Ini disampaikan Presiden Joko Widodo Jokowi dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, United Kingdom. Pengesahan ini juga menjadi komitmen Indonesia menjadi penggerak pertama (first mover) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) di tingkat global.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) […]

  • Perubahan rentang penghasilan tarif PPh OP untungkan 2 juta wajib pajak

    Perubahan rentang penghasilan tarif PPh OP untungkan 2 juta wajib pajak

    JAKARTA. Pemerintah telah merubah ketentuan tarif dan bracket pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tujuannya untuk memberikan asas keadilan. Lebih lanjut, dalam UU HPP diperkenalkan lima lapisan penghasilan. Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta […]

  • Ditjen Pajak soal Tax Amnesty: Enggak Ada “Jebakan Batman”

    JAKARTA, – Pemerintah bakal melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dari Januari-Juli 2022. Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan, program pengungkapan sukarela tersebut bukan untuk menjebak atau “jebakan batman”. Adapun jebakan batman diartikan sebagai pemeriksaan tanpa bukti yang dilakukan […]

  • Tampung Kepentingan Cukong, 97 Persen Netizen Tolak Tax Amnesty Jilid II

    Tampung Kepentingan Cukong, 97 Persen Netizen Tolak Tax Amnesty Jilid II

     Jakarta – Continuum Data Indonesia menyampaikan hasil penelitian terkait opini publik di media sosial terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hasilnya, 97 persen netizen masih menyatakan penolakan pada program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II yang akan digelar pada 1 Januari-30 Juni 2022. “Dari setiap kebijakan yang ada dalam UU HPP, bisa dilihat bahwa tax amnesty […]

  • Ditjen Pajak Respons Kabar Miring ‘Jebakan Batman’ di Tax Amnesty

    Ditjen Pajak Respons Kabar Miring ‘Jebakan Batman’ di Tax Amnesty

    Jakarta – Tax amnesty atau pengampunan pajak jilid 2 kini semakin dekat. Pemerintah sendiri telah mengadakan sosialisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) yang termasuk di dalamnya mengenai tax amnesty dengan masa berlaku 1 Januari-30 Juni 2022.Di tengah hal itu, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut hanya jebakan pemerintah. Rendahnya partisipasi wajib pajak yang ikut tax […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only