Mindblown: a blog about philosophy.
-
DPRD Surabaya: Pelonggaran PPKM Dongkrak Pendapatan Pajak
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA–Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, mengharapkan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diikuti dengan peningkatan target pajak daerah.Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno di Surabaya, Jumat (24/9), mengatakan, ekonomi saat ini sudah mulai menggeliat dan bisnis-bisnis juga sudah mulai berjalan.”Harapannya, dengan kondisi ini mampu mendorong peningkatan pendapatan […]
-
Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak
Ditjen Pajak mencatat sekitar 37% dari total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Indonesia merupakan generasi milenial. Dengan kata lain, 4 dari 10 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar merupakan wajib pajak milenial. Kepala Seksi Dampak Kebijakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Risiko Ditjen Pajak (DJP) Arifin Rosid mengatakan dominannya wajib pajak produktif merupakan keuntungan […]
-
Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan implementasi penuh konsensus global pajak internasional baru terealisasi pada 2024. International Tax Analyst BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti mengatakan OECD menetapkan target implementasi hasil konsensus pada 2023. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan teknis pada kebijakan domestik. “OECD menetapkan target efektif berlaku pada 2023 karena perjanjian multilateral baru berlaku […]
-
Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun
Pemerintah menyebutkan alokasi anggaran untuk insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) telah terserap Rp1,73 triliun hingga akhir Agustus 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif pajak tersebut diberikan atas pembelian mobil yang berasal 6 pabrikan kendaraan bermotor. Adapun insentif tersebut juga telah diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Menkeu berharap setoran pajak yang hilang […]
-
PGN Hormati Keputusan Hukum Terkait Perkara Pajak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan bahwa perseroan akan menaati semua keputusan hukum yang berlaku terkait perkara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan gas bumi ke konsumen periode penjualan tahun 2012 hingga 2013. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PGN, Fadjar Harianto Widodo menjelaskan bahwa atas perkara pajak yang melibatkan PGN, perusahaan berkomitmen […]
Got any book recommendations?