Mindblown: a blog about philosophy.
-
Belanja modal di RAPBN 2022 lebih rendah, bisa kurang multiplier effect ekonomi
Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp 196,61 triliun dalam Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Anggaran belanja modal ini turun 8,6% dibandingkan outlook belanja modal 2021 yang sebesar Rp 215,14 triliun dan hanya naik 3% dibandingkan belanja modal dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 190,92 triliun. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) […]
-
Makin Banyak Produk dan Jasa Kena Pajak
Pemerintah saat ini tengah mencari cara untuk bisa menambah pendapatan negara. Misalnya saja, yang saat ini tengah hangat dibicarakan publik soal rencana perluasan subjek dan objek pajak. Dan, yang menjadi perhatian utama adalah soal rencana perluasan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN). Nantinya, makin banyak saja subjek pajak yang terkena PPN. Mulai dari pengenaan PPN terhadap […]
-
Pajak Turun, Pasa Obligasi Makin Ramai
JAKARTA. Pasar obligasi berpotensi makin atraktif. Pemicunya adalah aksi pemerintah yang resmi menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi yang diperoleh investor lokal menjadi 10%, dari sebelumnya 15%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri […]
-
PPN Jasa Pendidikan Jangan Salah Sasaran
DPR meminta PPN dikecualikan terhadap jasa pendidikan dengan Sistem Pendidikan Nasional. JAKARTA. Pemerintah harus memperjelas rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan. Jangan sampai, pungutan pajak sebesar 7% ini salah sasaran. Apalagi, sistem pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan banyak negara lain. Rencana kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan […]
-
Ketidaksiapan Administrasi Jadi Penyebab
Bisnis, JAKARTA — Belum siapnya sistem administrasi perpajakan menjadi penyebab dibatalkannya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pokok oleh pemerintah. Sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas fiskal mengatakan, selain desakan dari masyarakat, sistem administrasi yang lemah menjadi penyebab dianulirnya substansi itu dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan […]
Got any book recommendations?
WA only