NEWS
-
Pemerintah Rilis 8 Stimulus Ekonomi, Bantuan Pangan-PPh Ditanggung
Pemerintah merilis delapan stimulus ekonomi. Sebanyak delapan stimulus ekonomi tersebut di antaranya bantuan pangan selama dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata kepada 552.000 pekerja. “Program paket ekonomi terdiri dari 8 program akselerasi 2025 dan 4 program lanjutan di 2026 dan […]
-
Presiden lanjutkan 4 program ekonomi hingga 2026 dari pajak UMKM-PPh
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan pemerintah melanjutkan empat program paket ekonomi sebagai stimulus hingga tahun 2026, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi UMKM hingga insentif PPh bagi pekerja dengan sektor tertentu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan 8 program […]
-
Menkeu Purbaya Belum Berencana Tambah Pajak Baru
Menteri Keuangan (menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum memiliki rencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN), meski program tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Itu (BPN) belum, belum saya pikirkan,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa […]
-
UMKM Girang Prabowo Perpanjang PPh Final 0,5% hingga 2029
Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga 2029. Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menilai kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah terhadap keberlangsungan sektor UMKM di tengah dinamika ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Menurut Edy, keputusan tersebut […]
-
Purbaya Ogah Tambah Pajak, Pede Raup Rp100 T per 0,5% Laju Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ogah menambah pajak, termasuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) demi mengejar target pendapatan negara. “Belum, belum saya pikirkan (pembentukan BPN), saya belum tahu. Pada dasarnya, belum disentuh (rencana pembentukan BPN),” tegas Purbaya usai Rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9). “Kalau pajak, bea cukai, […]
WA only