Mindblown: a blog about philosophy.
-
KIP Fisik Konsultan Pajak Masih Bisa Digunakan pada 2024, Asalkan…
Mulai 1 Januari 2024, kartu izin praktik konsultan pajak berbentuk fisik yang masih berlaku tetap dapat digunakan. Sesuai dengan PENG-12/PPPK/2023, terhitung sejak 1 Januari 2024, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan tidak lagi menerbitkan kartu izin praktik (KIP) konsultan pajak dalam bentuk fisik. “KIP fisik yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut dan belum berakhir masa […]
-
Amankan Target Penerimaan, Joint Program Dioptimalkan
Optimalisasi joint program menjadi salah satu upaya Ditjen Pajak (DJP) untuk mengamankan target penerimaan pada tahun ini. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/10/2023). Joint program merupakan kolaborasi atau sinergi antara DJP, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Ditjen Anggaran (DJA). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti […]
-
Raperda Pajak Sudah Siap, Kaltim Bentuk Tim Inventarisasi Alat Berat
DPRD Kalimantan Timur mengaku mengaku telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bersama Pemprov Kalimantan Timur. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda PDRD DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono mengatakan raperda tersebut memuat ketentuan mengenai pajak alat berat (PAB) dan amanat untuk membentuk tim terpadu guna menginventarisasi alat berat. “Alat […]
-
Pakai NIK untuk Layanan Pajak, NPWP Tak Lantas Dihapus dari Sistem
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan otoritas tidak akan serta merta menghapus NPWP meski nomor induk kependudukan (NIK) resmi digunakan untuk keperluan administrasi pajak menggantikan NPWP pada tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan NPWP tetap tersimpan dalam sistem administrasi DJP. Namun, pelayanan pajak diberikan setelah wajib pajak mencantumkan NIK-nya. “Ketika nanti […]
-
Penilaian Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis PMK 79/2023
Sesuai dengan PMK 79/2023, dirjen pajak dapat melakukan penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) PMK 79/2023, penilaian itu dapat dilakukan atas 1 atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Penilaian dapat dilakukan dengan penilaian kantor atau penilaian lapangan. “Penilaian […]
Got any book recommendations?
WA only