Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kinerja Digitalisasi RI: 90% Setoran Pajak Pemda Non-Tunai
Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) telah mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sejak 2021. Hingga saat ini, beberapa layanan pajak dan retribusi sudah memanfaatkan teknologi digital di daerah. Khususnya terkait transaksi penerimaan daerah. Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan proses digitalisasi pembayaran pajak di daerah kini […]
-
Ada Sistem Canggih! Wajib Pajak Tak Perlu Repot Isi SPT Tahunan Lagi
JAKARTA. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau core tax system yang tengah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan diikuti juga dengan berbagai kemudahan pelayanan perpajakan. Salah satunya adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Melalui sistem pajak canggih tersebut, pengisian SPT Tahunan akan jauh lebih mudah lantaran […]
-
Kewajiban dan Tata Kelola Dokumen Transfer Pricing
Mengenai penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing), Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan kepada wajib pajak agar tidak lupa menjalankannya. Sesuai dengan ketentuan PMK 213/2016, dokumen penentuan harga transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. DJP menegaskan jika […]
-
Kinerja Pajak Daerah Rendah, Menkeu Minta Pemda Beberes
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti masih rendahnya tingkat pungutan pajak dan retribusi di daerah. Menurutnya, tingkat rasio itu baru sebesar 60%. Da menganggap, masih banyak ruang untuk menaikkan rasio pungutan pajak dan retribusi daerah itu, salah satunya dengan memperbaiki administrasi perpajakannya tanpa harus menaikkan tarifnya. Hal ini, dia sampaikan saat memberikan kata sambutan […]
-
Peraturan Baru Soal Penilaian PBB-P2 Bakal Diterbitkan Kemenkeu
Kementerian Keuangan berencana menerbitkan peraturan baru terkait dengan pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (3/10/2023). Adapun peraturan baru itu akan merevisi PMK 208/2018. Selain untuk menyempurnakan pedoman penilaian PBB-P2, perubahan aturan diperlukan agar selaras dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah […]
Got any book recommendations?
WA only