Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ketentuan Pajak Aset Kripto di Indonesia Sudah Sesuai Masukan OECD
Ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto yang diatur dalam PMK 68/2022 dipandang sudah sesuai dengan masukan OECD. Manager of DDTC Consulting Riyhan Juli Asyir mengatakan prinsip kesederhanaan yang dianut PMK 68/2022 sudah selaras dengan pandangan OECD. Menurutnya, salah satu hal yang ditekankan OECD terkait dengan pajak cryptocurrency […]
-
Dirjen Pajak Sebut e-SPT PPN 1107 PUT Ini Sudah Wajib Digunakan
JAKARTA. Aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 sudah tersedia di DJP Online. Aplikasi tersebut sudah wajib digunakan oleh pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pihak lain. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (14/8/2023). Sesuai dengan ketentuan dalam PER-14/PJ/2022, semua pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk sejak […]
-
Pemicu dan Solusi Gagal Upload Faktur Pajak karena ‘Error ETAX 40008’
Pada beberapa hari terakhir sejumlah wajib pajak melaporkan temuan eror saat meng-upload faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Melalui kanal layanan @kring_pajak, wajib pajak mengaku gagal meng-upload faktur pajak dan menerima notifikasi error berupa ‘ETAXSERVICE-40008: Service Error. Lakukan upload ulang.’ Ditjen Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa notifikasi eror tersebut muncul biasanya disebabkan koneksi tidak bisa tersambung ke server e-faktur karena antrean sedang padat. Sebagai […]
-
Jokowi: Negara Manapun dan Organisasi Apapun Tidak Bisa Hentikan Hilirisasi Indonesia
Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan hilirisasi industri. Kebijakan ini dalam rangka memberikan nilai tambah di dalam negeri. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), hilirisasi dilakukan dengan tekad yang kuat dan tidak ada yang bisa menghentikannya. “Negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira tidak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah […]
-
Natura Bisa Dibiayakan, RI Kehilangan Penerimaan Pajak Rp8,6 Triliun
Dengan berlakunya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sekaligus PMK 66/2023, imbalan berupa natura dan kenikmatan menjadi objek PPh bagi penerimanya. Natura dan kenikmatan tersebut bisa dibiayakan oleh pemberi sepanjang memenuhi definisi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Menurut Kasubdit Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi I Ditjen Pajak (DJP) […]
Got any book recommendations?
WA only