Mindblown: a blog about philosophy.
-
Direktorat Jenderal Pajak padankan NIK dan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan diberlakukan per 1 Januari 2024 nanti Seorang penyuluh pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) Alfathir Badra kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin, Rabu, mengakui adanya kebijakan pemerintah memadankan NIK-NPWP tersebut. Kebijakan itu dilakukan […]
-
Penerimaan Bea Cukai Pangkalpinang capai Rp24,6 miliar
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat realisasikan penerimaan negara dari pajak bea masuk dan keluar cukai barang pada 2022 mencapai Rp24,6 miliar, atau melebihi target Rp19,9 miliar. “Peningkatan pajak sektor bea cukai ini tidak terlepas dari optimalisasi pengawasan dan penindakan barang-barang ilegal yang merugikan […]
-
Pemberian Natura dalam Jasa Endorsement Dipertimbangkan Jadi Objek PPh
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sehubungan dengan jasa endorsement oleh influencer sosial media dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menjadi objek pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan Pasal 4 UU PPh memaknai penghasilan secara luas sehingga imbalan berupa natura dan kenikmatan atas jasa endorsement dapat dikategorikan sebagai penghasilan. “Penerimaan imbalan dalam bentuk natura dan/atau […]
-
Seleksi CHA: Ruwaidah Soroti Inkonsistensi Putusan Pengadilan Pajak
Panelis pada seleksi wawancara calon hakim agung (CHA) menyoroti inkonsistensi dari putusan-putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak. Salah satu CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak, Ruwaidah Afiyati mengatakan dirinya ketika menjabat sebagai hakim pengadilan pajak berusaha untuk merujuk putusan sebelumnya dan putusan peninjauan kembali (PK) ketika memutus suatu perkara. “Kami berusaha untuk konsisten. Walau […]
-
Pemkab Bantul Targetkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Rp57 Miliar di Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 sebesar Rp57 miliar. Jumlah tersebut masih di bawah ketetapan pajak yang nilainya Rp71 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Trisna Manurung menerangkan, ada sejumlah alasan yang menyebabkan target penerimaan pajak lebih rendah dari nilai […]
Got any book recommendations?
WA only