Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Masih Susun Aturan Penyesuaian Harga Rumah Subsidi
Pemerintah masih melakukan pembahasan aturan penyesuaian harga rumah subsidi. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, aturan penyesuaian harga rumah subsidi masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Endra belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan terbit. “Masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dengan tim dari BKF,” ujar Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. […]
-
Hati-Hati Pak Jokowi, Ini Bahayanya Ekspor Tembaga Disetop
Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan matang-matang rencana pelarangan ekspor konsentrat tembaga ke luar negeri pada pertengahan tahun ini. Mengingat, kebijakan larangan ekspor mineral belum diimbangi dengan rampungnya fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru tembaga di dalam negeri. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai akan ada efek yang ditimbulkan apabila pemerintah […]
-
OPINI : Spirit Radjiman dan Harapan Wujudkan APBN Kuat
JAKARTA – Presiden Jokowi mengungkapkan optimismenya menghadapi tahun baru dan mengajak dunia usaha optimistis menghadapi tahun 2023. Presiden juga menegaskan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, karena ada ancaman risiko ketidakpastian. Menurut Badan Kebijakan Fiskal, di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi, risiko global mulai bergeser dari pandemi menjadi gejolak ekonomi global. Kenaikan inflasi global, kenaikan suku […]
-
Natura dari APBN Bukan Objek Pajak Penghasilan, Ini Sebabnya
UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur penggantian atau imbalan berupa natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan natura dari APBN, APBD, atau APBDes dikecualikan karena pemerintah pusat, pemda, atau pemerintah desa tidak dapat membiayakan pengeluaran berupa […]
-
Ubah Tanda Tangan e-Faktur, Cukup via Aplikasi Tak Perlu Lapor ke KPP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan perubahan nama penandatangan faktur pajak elektronik (e-faktur) dapat dilakukan di aplikasi e-faktur tanpa perlu melakukan pemberitahuan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar. Penjelasan otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. DJP menyebut pemberitahuan perubahan penandatangan e-faktur ke KPP sudah tidak lagi diatur dalam peraturan terbaru, yaitu […]
Got any book recommendations?
WA only