Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya
Ditjen Pajak (DJP) menyebut terdapat 3 jenis tarif pajak penghasilan (PPh) final yang akan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB). Ketentuan mengenai 3 jenis tarif yang akan digunakan untuk menghitung PPh final dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 261/2016. […]
-
Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Punya PR Jaga Inflasi
Pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menjaga tingkat inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Sesuai dengan pola yang ada, permintaan bahan pokok cenderung meningkat pada hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan berujung pada peningkatan risiko inflasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun mengajak seluruh pemangku kepentingan bidang pemenuhan bahan pokok untuk bersama-sama menjaga inflasi. Tak […]
-
Riset Dapat Menjadi Dasar Pembuatan Kebijakan Pajak
PERKEMBANGAN dunia perpajakan sangat dinamis sejalan dengan pergerakan ekonomi dunia dan teknologi informasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pendorong bagi dirinya untuk menekuni bidang perpajakan dengan peran sebagai pengajar, peneliti, hingga praktisi. Saat meraih gelar sarjana hingga doktor, dia konsisten melakukan penelitian terkait dengan perpajakan. Mulai dari pajak pertambahan nilai, kebijakan pajak sektor jasa konsultan, […]
-
Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?
Wajib pajak perlu mengingat kembali tentang adanya 4 status master file wajib pajak. Master file ini merupakan database yang membuat informasi wajib pajak. Topik ini menarik cukup banyak netizen dalam sepekan terakhir. Informasi yang termuat dalam master file wajib pajak antara lain daftar jenis pajak terutang, riwayat pelaporan, dan pembayaran setiap jenis pajak. Selain itu, […]
-
Terbitkan Surat Edaran, DJP Perinci Aturan Pemberian Endorsement
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-23/PJ/2022 yang memberikan petunjuk atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 173/2021. Secara spesifik, SE-23/PJ/2022 memberikan pedoman pelaksanaan pemberian dan pembatalan endorsement, yaitu pernyataan mengetahui dari pejabat DJP atas pemasukan barang kena pajak (BKP) dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB). […]
Got any book recommendations?
WA only