Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hadi Poernomo: SIN Pajak Banyak Manfaat, Cegah Korupsi hingga Dongkrak Tax Ratio
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode 2001-2005 Hadi Poernomo mengatakan, wacana Single Identity Number (SIN) Pajak telah digagas lebih dari satu dekade. Sayangnya, ide tersebut sampai saat ini belum juga terwujud. SIN adalah identitas unik yang dimiliki oleh individual. Identitas unik ini berisi bermacam informasi terkait dengan individu seperti informasi diri, data keluarga, kepemilikan aset […]
-
Sudah Diunduh 900.000 Kali, DJP Ajak UMKM Manfaatkan Aplikasi M-Pajak
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) mendorong wajib pajak, terutama UMKM, untuk dapat memanfaatkan aplikasi M-Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aplikasi M-Pajak dikembangkan untuk membantu UMKM. Menurutnya, aplikasi ini akan membantu wajib pajak dalam mencatat omzet hingga menghitung pajak yang harus dibayar. “Kami berharap ke depan makin […]
-
Kenaikan PPN 1 persen sumbang pendapatan negara Rp6,87 triliun | Keuangan
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada tahun ini rupanya langsung berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Pendapatan PPN terus meningkat sejak April 2022 lalu. “Kenaikan PPN kita yang sebesar 1 persen dari 10 persen ke 11 persen telah memberikan kontribusi kenaikan dari April ketika diimplementasikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers […]
-
Sengketa PPh Pasal 26 atas Reklasifikasi Biaya Royalti Menjadi Dividen
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai beberapa koreksi positif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26. Adapun koreksi PPh Pasal 26 yang dimaksud berhubungan dengan transaksi pembayaran bunga kepada pihak afiliasi, pembayaran royalti teknik pengecatan, dan koreksi tarif PPh Pasal 26. Dalam perkara ini, wajib pajak melakukan transaksi dengan X Co yang berdomisili di […]
-
Sri Mulyani Makin Happy! Pajak Kripto Terkumpul Rp159,12 Miliar
JAKARTA — Pemerintah memeroleh pajak kripto sebesar Rp159,12 miliar hingga akhir September 2022 yang berupa pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengenaan pajak terhadap aset kripto berlaku sejak 1 Mei 2022. Dalam waktu singkat, perolehan pajak dari transaksi dan keuntungan atasnya tercatat cukup besar. Pada Juni 2022 […]
Got any book recommendations?
WA only