Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu: Penerapan NIK jadi NPWP perluas basis data pajak
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa penerapan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan memperluas basis data pajak melalui pencatatan transaksi ekonomi. “Semua transaksi yang menggunakan NIK diharapkan dapat tercatat. Jadi kita lebih mudah membandingkan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak,” katanya dalam Podcast […]
-
Potensi Masalah Insentif Pajak Penanganan Covid-19
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya masalah perpajakan senilai Rp15,31 triliun. Permasalahan pajak ini meliputi pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Prastowo Yustinus mengatakan, Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. Prastowo membeberkan beberapa temuan. […]
-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Defisit Terus? Cek Penjelasannya
JAKARTA — Pemerintah selalu mendesain anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN defisit, termasuk pada 2023 yang memiliki target defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB. Apa alasannya? Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kebijakan fiskal atau arah pengelolaan keuangan negara. Ketiganya yakni kebijakan kontraktif, ekspansif, dan berimbang. Kebijakan kontraktif atau […]
-
Dunia di Ambang Resesi, Kinerja Penerimaan Pajak RI 2023 Masih Aman?
Pemerintah mendulang penerimaan pajak yang positif di semester pertama 2022. Penerimaan pajak di paruh pertama tahun ini mencapai Rp 868,3 triliun, atau tumbuh 55,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi tersebut juga sudah lebih dari separuh target penerimaan pajak yang dipatok Kementerian Keuangan, atau sudah mencapai 58,5% dari target sebesar Rp 1.485 triliun. […]
-
Terima SP2DK? DJP: Bukan Tagihan Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tidak ditujukan untuk menagih pajak. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Arif Yunianto mengatakan SP2DK merupakan surat permintaan penjelasan kepada wajib pajak. SP2DK bukanlah ketetapan pajak layaknya Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). “Ini adalah surat permintaan […]
Got any book recommendations?
WA only