Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ribuan WP Masuk Sasaran Pengawasan, Ada Uji Coba Peleburan Pemeriksaan
Aspek pengawasan terhadap wajib pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Guna meningkatkan pengawasan ini, pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pengawasan bersama. Topik tentang pengawasan pajak ini cukup ramai diperbincangkan netizen dalam satu pekan terakhir. Pekan ini Ditjen Pajak (DJP) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 86 pemerintah […]
-
Rumah Mewah Ini Didatangi Petugas Pajak, Ternyata Belum Setor PPN KMS
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai, Sulawesi Selatan menurunkan petugasnya untuk menyisir potensi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri (KMS). Dalam kegiatan lapangan yang berlangsung pada akhir Agustus lalu itu, petugas melakukan identifikasi atas sejumlah bangunan yang potensial dikenai PPN KMS. Salah satu bangunan yang jadi sasaran penyisiran adalah sebuah rumah […]
-
Wajib Pajak Cabang Pindah Tempat Usaha, NPWP-nya Perlu Dihapus
Pemindahan tempat wajib pajak terdaftar hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pusat. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020, apabila wajib pajak yang berpindah tempat usaha adalah wajib pajak cabang maka wajib pajak tersebut tak dapat mengajukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. “Wajib pajak cabang…harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP […]
-
Insentif PPnBM Mobil Listrik Belum Cukup Menekan Harga Jual
JAKARTA. Harga kendaraan bermotor listrik, khususnya mobil, di Indonesia saat ini masih mahal. Hal ini menjadi kendala utama program mobil listrik. Sebab itu, perlu insentif fiskal lebih besar agar harga mobil listrik terjangkau. Hitungan Pengamat Otomotif Bebin Djuana, harga mobil listrik saat ini sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Bahkan beberapa opsi lain […]
-
Omzet Lampaui Rp4,8 M di Tengah Tahun, Masih Bayar PPh Final UMKM?
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak UMKM yang membukukan peredaran bruto atau omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam tahun pajak berjalan tetap menggunakan skema PPh final 0,5% sampai dengan akhir tahun. Penjelasan DJP tersebut menjawab pertanyaan dari warganet yang mengaku telah mencetak omzet di atas Rp4,8 miliar pada Agustus 2022. Sebagai informasi, wajib pajak bersangkutan telah […]
Got any book recommendations?
WA only