Mindblown: a blog about philosophy.
-
MK Tolak Uji Materi UU HPP, Ditjen Pajak Rilis Pernyataan Resmi
Ditjen Pajak (DJP) merilis pernyataan resmi untuk menanggapi pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara uji materiel UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Putusan Nomor 19/PUUXX/2022, MK menolak uji materiel UU HPP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah sependapat dengan putusan tersebut. Putusan tersebut, menurutnya, sangat benar dan […]
-
Buat Bangunan Sendiri? Ditjen Pajak: Pelaporan PPN KMS Hanya untuk PKP
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan pelaporan atas penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri (KMS) hanya berlaku untuk pengusaha kena pajak (PKP). Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam PMK 61/2022. Pelaporan atas penyetoran pajak tersebut hanya dilakukan PKP bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketentuan ini sesuai dengan […]
-
Sempat Dihentikan, Pengadilan Pajak Kembali Gelar Sidang Mulai 11 Juli
Pengadilan Pajak mengumumkan persidangan akan dilaksanakan kembali pada 11 Juli 2022. Ketentuan ini berlaku atas seluruh persidangan, baik yang diselenggarakan secara daring maupun secara tatap muka. “Pelaksanaan persidangan dapat dilaksanakan kembali mulai hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dengan tetap berpedoman pada pemberitahuan dari majelis,” tulis Pengadilan Pajak dalam pengumumannya, Jumat (8/7/2022). Oleh karena itu, […]
-
Pajak Tidak Menyurutkan Niat Lender Berinvestasi di Fintech
Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) tidak berpengaruh pada minat para lender untuk menyalurkan pendanaan ke fintech lending. Head of Marketing EstaKapital, Setiawan Loekman mengungkap, hingga kini penerapan pajak yang berlaku pada bulan Mei lalu belum menurunkan minat lender mereka. “Pemotongan pajak ini tidak terlalu signifikan karena imbal hasil itu kan tentunya masih lebih tinggi,” ujar Loekman, […]
-
Setelah PPS, Ditjen Pajak Harus Galak Jalankan UU Perpajakan
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) resmi berakhir pada 30 Juni 2022. Pakar pajak menilai kini saatnya pemerintah bertindak tegas menjalankan undang-undang perpajakan. PPS atau Tax Amnesty jilid II berlangsung sejak 1 Januari 2022. Selama 6 bulan pelaksanaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah peserta PPS sebanyak 247.918 wajib pajak (WP). Dari jumlah peserta PPS 2022 itu, […]
Got any book recommendations?
WA only