Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wajib Pajak Masih Bisa Sampaikan SPPH PPS, Hari Ini Terakhir
JAKARTA, Hari ini, Kamis (30/6/2022) merupakan batas akhir bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional. Wajib pajak masih memiliki kesempatan beberapa jam untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) jika ingin mengikuti PPS. Untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, Ditjen Pajak (DJP) juga memperpanjang […]
-
PPS ‘Tax Amnesty Jilid II’ Berakhir Hari Ini, 42 Persen Peserta Baru Daftar di Detik-Detik Akhir
JAKARTA. Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa terdapat 212.240 wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS. Sebanyak 42 persen peserta baru mendaftar pada pekan terakhir penyelenggaraan program. Berdasarkan data Ditjen Pajak per Selasa (30/6/2022), nilai harta bersih yang terkumpul selama pelaksanaan PPS mencapai Rp532,4 triliun. Harta itu terkumpul dari […]
-
PPnBM DTP Melenceng dari Aturan, BPK Minta Ditjen Pajak Lakukan Verifikasi
JAKARTA – Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan indikasi bahwa pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) untuk kendaraan bermotor tak sesuai ketentuan. Jika terbukti ada ketidaksesuaian dalam pemberian insentif, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus menagih ulang kepada wajib pajak (WP) penjual sekaligus sanksi. Anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan […]
-
Temuan BPK, Ada APM Penerima Diskon PPnBM Kendaraan Bermotor Laporkan Tarif yang Tak Sesuai
JAKARTA. Badan Pengawas Keuangan (BPK) merilis laporan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan insentif fiskal tahun 2020 sampai semester I/2021 di Kementerian Keuangan. Salah satu hasilnya adalah pelaksanaan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) untuk kendaraan bermotor tak sesuai ketentuan. “PKP [pengusaha kena pajak] melaporkan tarif PPnBM tidak sesuai dengan ketentuan […]
-
Memahami Status Suspend dalam Administrasi Perpajakan Indonesia
Pelanggaran perpajakan dalam hal penerbitan faktur pajak menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan pemerintah. Pelanggaran ini tergolong serius, dan mendominasi kasus tindak perpajakan di Indonesia pada 2020 lalu. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2020, jumlah kasus faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tercatat mencapai 44 kasus. Jumlahnya melebihi pelanggaran pelaporan surat pemberitahuan (SPT). […]
Got any book recommendations?
WA only