Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPN 11 Persen Berlaku 1 April 2022, Apa Saja Daftar Barang dan Jasa Kena Kenaikan Tarif PPN?
Pemerintah resmi menaikkan Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. PPN 11 persen ini mulai berlaku pada Jumat 1 April 2022. Kenaikan PPN akan meningkatka harga sejumlah barang dan jasa ditingkat konsumen. Akan tetapi ada barang dan jasa yang tidak naik meskipun kini tarif PPN 11 persen. Kenaikan PPN ini didasari atas amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU […]
-
Tarif Baru PPN Menyasar Semua Kelompok Ekonomi, Begini Penjelasan DJP
Pemerintah resmi menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022. Ketentuan ini merupakan amanat dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Ditjen Pajak (DJP) Wiwiek Widwijanti mengatakan kenaikkan tarif PPN tersebut akan ditanggung oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat, mulai dari kelompok kaya hingga […]
-
Emas Batangan Tak Dipungut PPN 11 Persen, Ini Alasannya
Jakarta – Pemerintah membebaskan emas batangan dari pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung industri hilirisasi emas. “Sama dengan granula. Emas batangan sekarang dengan undang-undang yang baru itu tidak dipungut (PPN). Di satu sisi, ini akan mendukung industri emas,” ujar Yoga […]
-
Partai Ini Usulkan PPh Badan di Sektor Keuangan Dikenai Tarif 25%
Partai petahana, AK Party mengusulkan kenaikan tarif pajak penghasilan korporasi khusus di sektor keuangan menjadi 25% kepada Komisi Perencanaan dan Anggaran Parlemen Turki. “Kenaikan tarif PPh badan di sektor keuangan menjadi 25% akan menghasilkan tambahan penerimaan senilai TRY10 miliar [atau setara dengan Rp9,78 triliun],” tulis AK Party dalam kajian usulannya, dikutip pada Minggu (3/4/2022). Bila […]
-
Itung-Itungan Pajak Influncer Hingga Buzzer di Sosmed
Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah lebih serius terkait penarikan pajak influencer hingga buzzer. Sebab, pergerakan transaksi ekonominya masih kalah dibanding maraknya kebiasaan pamer kekayaan di sosial media. Harapannya, pajak yang dibayar memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Indonesia. “Sebetulnya kalau berbicara wajib pajak bukan hanya influencer yang kita perhatikan, semua wajib pajak apapun pekerjaannya […]
Got any book recommendations?
WA only