Mindblown: a blog about philosophy.
-
RI Genjot Ekonomi Hijau, Deretan Fasilitas Perpajakan Diobral
Sektor swasta memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan komitmen Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang. Pemerintah pun sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk menarik minat para investor. Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam acara Forum Bisnis: Net Zero Emission yang digelar PT SMI (Persero) di Jakarta, Kamis […]
-
Berhembus Kabar Sri Mulyani Siap Tunda Kenaikan PPN, Beneran?
Kurang dari dua pekan, pajak pertambahan nilai (PPN) naik. Tarif PPN yang saat ini 10% akan menjadi 11% mulai 1 April 2022. Kenaikan tarif PPN ini diatur dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam beleid ini, aturan perpajakan lain juga diatur seperti pajak karbon. Namun, kenaikan PPN menjelang waktunya ini masih […]
-
PPS Sisa 3 Bulan Lagi, Baru 24.711 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II
Masih tersisa 3 bulan, Kamu masih bisa mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Tercatat Sejak Januari hingga 18 Maret 2022, sudah ada 24.711 wajib pajak yang telah mengikuti PPS dengan 27.955 surat keterangan. Untuk rinciannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat nilai pengungkapan harta dalam PPS mencapai Rp 34,5 triliun. Untuk, deklarasi dari dalam negeri sebesar Rp 30,1 triliun. Sedangkan deklarasi […]
-
UU HPP untuk Tingkatkan Penerimaan, Sri Mulyani: Kami akan Hati-Hati
Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) secara hati-hati. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (17/3/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan UU HPP diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan jangka menengah dan panjang. Namun, pemerintah tidak ingin implementasi peraturan tersebut mengganggu proses pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. “UU […]
-
OPINI: Perbedaan SPT Tahunan dan LHKPN
Memasuki awal tahun, terdapat kewajiban pelaporan pajak tahunan sebagai bukti bentuk perwujudan kepatuhan sebagai penduduk Indonesia. Pada saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan Undang-Undang No. 28/1999, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi […]
Got any book recommendations?
WA only