Mindblown: a blog about philosophy.
-
Respon Gaikindo Terkait Wacana Insentif PPnBM Permanen di 2022
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut baik adanya usulan pemberlakuan secara permanen kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 100% untuk sektor otomotif pada tahun 2022 mendatang. Sebagaimana diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah, yakni memiliki kandungan lokal atau local purchase minimal 80%. Asal […]
-
Sri Mulyani Pusing Kebanyakan Identitas di Balik Aturan NIK Jadi NPWP
Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluh pusing menjadi warga negara Indonesia (WNI) karena memiliki tanda pengenal identitas terlalu banyak. Keluhan ini kemudian menjadi latar belakang kebijakan pengalihan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).Ani, sapaan akrabnya, membagi keluhannya karena kementerian/lembaga di Indonesia sering kali menerbitkan kartu identitas yang berbeda-beda. Hal ini membuat […]
-
Terlanjur Bayar PBB Tanpa Insentif? Warga DKI Bisa Minta Kompensasi
Pemprov DKI Jakarta memberikan kompensasi bagi wajib pajak yang terlanjur membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanpa mendapatkan insentif. Bagi wajib pajak yang membayar PBB tahun pajak 2021 pada bulan Oktober 2021 sampai 13 Desember 2021 dan tidak mendapatkan insentif PBB pada Pergub 60/2021, wajib pajak berhak mendapatkan kompensasi berupa keringan PBB sebesar 10%. “Kompensasi […]
-
Penjelasan Sri Mulyani Soal Insentif Pajak untuk Sektor Usaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus memberikan berbagai dukungan kepada UMKM dan sektor usaha yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang berbeda terhadap masing-masing sektor usaha. Pada sektor yang belum pulih, pemerintah akan terus memberikan stimulus, termasuk insentif pajak. “Pemerintah akan terus menggunakan instrumen APBN, […]
-
Sri Mulyani: CEO Dapat Fasilitas Private Jet, Kena Pajak Natura
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kendaraan dinas dengan nilai fantastis yang biasanya diterima oleh petinggi perusahaan, seperti private jet, bakal dikenakan pajak natura. Aturan ini keluar setelah disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang bakal menambah objek pajak atas penghasilan natura/kenikmatan yang diterima karyawan tertentu dari tempatnya bekerja. Semula, penghasilan natura tidak dikenakan pajak […]
Got any book recommendations?
WA only