Mindblown: a blog about philosophy.

  • Pemerintah mensyaratkan dana tax amnesty jilid II bisa diinvestasikan ke modal usaha

    Pemerintah mensyaratkan dana tax amnesty jilid II bisa diinvestasikan ke modal usaha

    Pemerintah akan menggelar tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Salah satu, hal yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak (WP) yakni tarif pajak rendah bila hartanya diinvestasikan di dalam negeri. Adapun pelaksanaan PPS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]

  • UU Ciptaker Inkonstitusional, Klaster Pajak Tetap Berlaku

    UU Ciptaker Inkonstitusional, Klaster Pajak Tetap Berlaku

    Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja dinyatakan aman dan tidak terpengaruh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU yang inkonstitusional. Adapun salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU nomor 11 Tahun 2020 tersebut adalah melarang pemerintah menerbitkan aturan turunan sebelum dilakukan perbaikan atas beleid tersebut. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, klaster perpajakan tidak […]

  • Penjual Ditagih Pajak Rp35 Juta, Ini Kata Ditjen Pajak dan Shopee

    Penjual Ditagih Pajak Rp35 Juta, Ini Kata Ditjen Pajak dan Shopee

    Belum lama ini masyarakat dikejutkan dengan cerita seorang penjual online di marketplace Shopee yang menerima surat di tagihan pajak sebesar Rp 35 juta. Penjual tersebut mengaku tidak tahu bahwa aktivitas berjualan secara online dikenakan pajak. Cerita yang viral di media sosial itu diunggah akun @txtdarionlshop di media sosial Twitter. Unggahan itu pun telah disukai sebanyak […]

  • Pemerintah Bahas Peluang Penempatan Dana ‘Tax Amnesty Jilid 2’

    Pemerintah Bahas Peluang Penempatan Dana ‘Tax Amnesty Jilid 2’

    Pemerintah sedang membahas kemungkinan penempatan modal ke entitas usaha dalam program pengampunan pajak sukarela atau PPS. Adapun, pelaku usaha telah memberikan usulan kepada pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam gelaran media workshop di Jakarta. Menurutnya, pembahasan teknis program PPS yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah […]

  • Catat! Pajak fasilitas kantor hanya untuk level manajer ke atas

    Catat! Pajak fasilitas kantor hanya untuk level manajer ke atas

    Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, tak semua karyawan yang mendapatkan fasilitas atau kenikmatan kantor (natura) menjadi objek pajak penghasilan (PPh). Pemerintah hanya akan mengenakan PPh untuk karyawan yang sudah menjabat manajer ke atas. “(Untuk pajak fasilitas kantor ini untuk) level manajer ke atas,” ungkap Yustinus dalam media gathering Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only