Mindblown: a blog about philosophy.
-
Karyawan Berpenghasilan Mulai Rp 20,8 Juta Kemungkinan Kena Pajak Atas Fasilitas
JAKARTA. Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura. Kebijakan ini akan menyasar pada masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi, umumnya seperti direksi maupun pemimpin perusahaan. Adapun kebijakan pajak atas natura ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kendati demikian, pemerintah belum memerinci fasilitas barang yang […]
-
Khawatir Ganggu Investasi, Menkeu Tolak Usulan DPR Soal Pajak Kekayaan
Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez III menolak usulan DPR untuk menerapkan pajak kekayaan lantaran berpotensi mendorong penghindaran pajak secara agresif dan membuat investor lari dari Filipina. “Banyak negara yang sebelumnya mengenakan pajak kekayaan akhirnya mencabut langkah-langkah tersebut, terutama karena meningkatnya mobilitas modal dan akses ke suaka pajak di negara lain,” kata Dominguez, dikutip pada […]
-
DJP Sebut Wajib Pajak Belum Manfaatkan e-Objection Secara Optimal
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan intensitas pemanfaatan aplikasi penyampaian keberatan secara elektronik atau e-Objection masih relatif rendah. Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan penggunaan aplikasi e-objection masih terbilang rendah sejak dirilis pada 1 Agustus 2020. Menurutnya, wajib pajak masih mengandalkan saluran konvensional dalam mengajukan keberatan. “e-Objection yang mulai diimplementasikan sejak 1 Agustus 2020, tetapi belum dimanfaatkan […]
-
Tidak Setorkan Pajak, Kafe Disegel Petugas
Pemkot Medan, Sumatera Utara menyegel sebuah kafe lantaran tidak menyetorkan pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), tetapi memungut pajak dari konsumen. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman mengatakan kafe tersebut tidak terdaftar sebagai wajib pajak restoran, tetapi malah memungut pajak kepada pelanggan. Menurutnya, praktik curang tersebut telah berlangsung selama 9 bulan. “Ternyata […]
-
Masih Butuh 43 Aturan Baru Pendukung UU Pajak
JAKARTA. Kementerian Keuangan akan menerbitkan 43 aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo memperinci, 43 aturan turunan tersebut terdiri dari delapan peraturan pemerintah (PP) dan 35 peraturan menteri keuangan (PMK). Ditjen Pajak pun mengharapkan masukan para pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan baru. Menurut […]
Got any book recommendations?
WA only