Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ingat, Wajib Pajak Tak Bisa Gunakan Alamat Palsu Lagi Jika Core Tax System Berlaku
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap meluncurkan sistem pajak canggih bernama core tax system pada 1 Juli 2024 mendatang. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan, core tax system tersebut akan dilengkapi dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Hadirnya fitur tersebut akan membuat data mengenai wajib pajak akan semakin akurat. Selain itu, fitur tag location juga akan memudahkan […]
-
Klik www.pajak.go.id, Begini Cara Pemadanan NIK dan NPWP
Wajib Pajak Pribadi diimbau untuk segera melakukan validasi atau pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedianya, per 1 Januari 2024 mendatang, seluruh aktivitas perpajakan hanya akan menggunakan NIK dan berlaku seterusnya. Akan tetapi, melansir Kontan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengundur waktu pelaksanaan secara penuh pemadanan […]
-
Indonesia Jadi Negara Anggota OECD, Bakal Untungkan Kedua Pihak
Pemerintah memandang Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) seharusnya menjadi organisasi yang inklusif dengan lebih banyak melibatkan negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), aksesi Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. “Keanggotaan Indonesia pada OECD diharapkan makin mendorong peningkatan kualitas kebijakan perdagangan, sedangkan OECD akan memperoleh […]
-
DJP Optimalkan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material
Ditjen Pajak (DJP) bakal mengoptimalkan pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM) untuk mencapai target penerimaan pajak pada 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan pemerintah melalui Perpres 75/2023 menaikkan target penerimaan pajak sebesar 5,82%. Menurutnya, DJP akan berupaya mencapai target yang ditetapkan, termasuk mengoptimalkan PPM dan PKM. “DJP […]
-
Mobil Dinas Wali Kota Serang Menunggak Pajak 4,8 Tahun, Parah
Mobil dinas wali Kota Serang bernomor polisi (nopol) A 1 A menunggak pajak bertahun-tahun. Informasi tersebut dihimpun JPNN Banten melalui lamaran resmi infopkb.bantenprov.go.id, Senin (20/11). Mobil dinas tersebut bermerek Toyota Harrier keluaran 2015. Mobil berpelat merah itu sudah menunggak pajak selama empat tahun depan bulan sebelas hari. Total tunggakan mencapai Rp 39.155.800 berikut dengan dendanya. […]
Got any book recommendations?
WA only