Mindblown: a blog about philosophy.
-
Anies dan Prabowo Akan Bentuk Badan Penerimaan Negara jika Jadi Presiden, Analis Beberkan Tantangannya
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menjelaskan tantangan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pembentukan lembaga itu merupakan salah satu misi dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Tantangan terbesar tentu masalah politicall will,” ujar Ronny saat dihubungi pada […]
-
Ditjen Pajak Kantongi Rp15,68 Triliun Pajak Digital dari Google Cs
Pemerintah mencatat telah mengumpulkan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp15,68 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp5,54 triliun pada […]
-
Hal-Hal yang Menyebabkan NIK Tak Bisa Padan dengan NPWP, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan ada beberapa hal yang menyebabkan nomor induk kependudukan (NIK) dinyatakan tidak valid ketika melakukan pemadanan NIK-NPWP di DJP Online. Penyuluh Pajak KPP Pratama Mataram Barat Dony Purnomo Sidik mengatakan mayoritas wajib pajak berhasil melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Namun, terdapat segelintir wajib pajak yang NIK-nya tidak dapat dipadankan karena perbedaan nama. […]
-
Pemda Bakal Gencar Memungut Pajak
Pemerintah daerah bisa lebih galak lagi dalam memungut pajak di wilayah masing-masing. Apalagi sudah ada beleid yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan gebrakan dalam memungut pajak atau yang lebih keren disebut local taxing power. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah […]
-
Ini Jangka Waktu Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pemeriksaan. Adapun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, jangka waktu pemeriksaan itu meliputi jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. “Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik […]
Got any book recommendations?
WA only