NEWS

  • Ada Perubahan KJS Pajak, DJP Hapus Kode 520 dan 521 untuk PBB-P5L

    Ada Perubahan KJS Pajak, DJP Hapus Kode 520 dan 521 untuk PBB-P5L

    Ditjen Pajak (DJP) menghapus sejumlah kode jenis setoran (KJS) pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2026. KJS yang dihapus itu berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan mineral dan batu bara (minerba), pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan panas bumi, dan sektor lainnya (PBB-P5L). “Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian ketentuan pembayaran […]

  • DJP Punya Waktu 44 Hari Kerja untuk Susun LHP2DK, Bisa Diperpanjang

    DJP Punya Waktu 44 Hari Kerja untuk Susun LHP2DK, Bisa Diperpanjang

    Ditjen Pajak (DJP) memiliki fleksibilitas dalam menentukan jangka waktu penyusunan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK). Merujuk pada Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-8/PJ/2026, LHP2DK harus diselesaikan maksimal 44 hari kerja setelah tanggal penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). “LHP2DK adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan […]

  • Separuh Piutang Pajak Tak Tertagih? DJP Bentuk Cadangan Rp 47,42 Triliun

    Separuh Piutang Pajak Tak Tertagih? DJP Bentuk Cadangan Rp 47,42 Triliun

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membentuk cadangan kerugian atas piutang pajak senilai Rp 47,42 triliun hingga akhir 2025. Nilai tersebut setara sekitar 56,7% dari total piutang pajak bruto yang mencapai Rp 83,61 triliun. Berdasarkan Laporan Keuangan DJP Audited Tahun 2025, pembentukan penyisihan tersebut membuat nilai piutang pajak yang masih dinilai berpotensi tertagih atau net […]

  • Cegah Kebocoran Fiskal, Pengawasan dan Penerimaan Negara Harus Diperkuat

    Cegah Kebocoran Fiskal, Pengawasan dan Penerimaan Negara Harus Diperkuat

    Upaya menutup kebocoran fiskal dinilai tidak cukup hanya dengan menekan korupsi pada belanja negara. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan penerimaan negara, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memperkuat pengawasan internal, hingga memberantas aktivitas ekonomi ilegal seperti peredaran rokok tanpa cukai. Langkah menyeluruh tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Ekonom sekaligus […]

  • Sudah Terintegrasi, WP Bisa Cek Faktur Pajak dan Bupot di Coretax

    Sudah Terintegrasi, WP Bisa Cek Faktur Pajak dan Bupot di Coretax

    Ditjen Pajak (DJP) menyatakan data faktur pajak dan bukti potong atas transaksi yang dilakukan wajib pajak kini telah terintegrasi dalam coretax system. Dengan demikian, wajib pajak bisa mengecek sendiri kesesuaian data melalui coretax guna memastikan faktur pajak dan bukti potong tersebut sudah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib pajak juga dapat mengetahui apabila identitasnya digunakan […]

WhatsApp WA only