Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tidak Ada Aturan Jangka Waktu Penerbitan SP2DK, Ini Kata DJP
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tidak ada aturan atau ketentuan mengenai jangka waktu penerbitan SP2DK. Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait dengan jangka waktu penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP). “Untuk SP2DK tidak ada yang mengatur terkait dengan jangka waktu […]
-
Sediakan Jasa Cleaning Service, WP Ajukan Status PKP ke Kantor Pajak
TAKALAR. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar melakukan survei tempat kegiatan usaha PT Fian Perdana Perkasa guna menindaklanjuti permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 15 Mei 2023. Kepala KP2KP Takalar Creschenthum Srimariastuti Boroh mengatakan tujuan kedatangan tim KP2KP Takalar ke lokasi usaha untuk meninjau dan memastikan langsung kesesuaian data antara berkas […]
-
DJP Kirim Email Blast Pengingat untuk Wajib Pajak Ini
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk segera merealisasikan komitmen investasi harta bersih. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (15/6/2023). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan otoritas mulai mengirimkan email blast sebagai pengingat. Wajib pajak peserta PPS masih memiliki kesempatan […]
-
Pakai API, DJP Hubungkan Coretax dengan Entitas Luar Kemenkeu
Ditjen Pajak (DJP) akan menyeragamkan jalur pertukaran data dan informasi dengan para entitas melalui coretax administration system. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan seluruh pertukaran data dan informasi tersebut nantinya bakal menggunakan Application Programming Interface (API). DJP kini tengah melakukan uji coba (testing) penggunaan API. “Kalau sekarang belum […]
-
Kemenkeu Usul Pagu Indikatif Rp48,35 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?
Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif senilai Rp48,35 triliun pada 2024. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan alokasi sumber daya Kemenkeu pada tahun depan berfokus menjaga keberlangsungan program dan pencapaian visi kementerian, mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, serta merespons dinamika dalam lingkungan strategis lainnya. “Kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat […]
Got any book recommendations?
WA only