NEWS
-
Restitusi Pajak Melonjak di Kuartal I-2025, Ini Kata Pengamat Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mengalami lonjakan hingga Maret 2025. Tercatat, realisasi restitusi pajak hingga Maret 2025 mencapai Rp 144,38 triliun. Jika mengacu data KONTAN, angka ini mengalami peningkatan 72,88% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 83,51 triliun. Pengamat Pajak dari Center […]
-
Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mencatat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun atau 21,27 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp78,59 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat, Farid Bachtiar menyebutkan, capaian itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu sebesar 13,07 persen. “Kinerja […]
-
Google Cs hingga Pinjol Setor Pajak Rp34,91 Triliun per Maret 2025
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital seperti Google hingga pinjaman online atau pinjol, mencapai Rp34,91 triliun per akhir Maret 2025. Setoran kumulatif pajak dari 211 pelaku usaha digital tersebut naik Rp1,35 triliun dari akhir Februari 2025 yang senilai Rp33,56 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen […]
-
Pemindahbukuan yang Dapat Dilakukan di Coretax, Apa Saja?
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengingatkan bahwa pemindahbukuan yang dapat dilakukan di Coretax DJP diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 Penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak saat merespons pertanyaan salah seorang wajib pajak di media sosial. Kring Pajak menegaskan pemindahbukuan yang dapat dilakukan di Coretax DJP adalah yang […]
-
Ditemukan Saat Pemeriksaan, Pajak Masukan Tetap Bisa Dikreditkan
Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan/atau ditemukan saat pemeriksaan masih bisa dikreditkan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Pengkreditan atas pajak masukan tersebut dilakukan saat pemeriksaan. Namun bila Ditjen Pajak (DJP) sudah menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) kepada PKP, pajak masukan tersebut menjadi tidak bisa dikreditkan. “Pengkreditan pajak […]
WA only