Mindblown: a blog about philosophy.
-
Beleid yang Bolehkan Industri Padat Karya Diskon Upah Akan Digugat ke PTUN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, menuai protes. Permenaker tersebut akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun, salah satu isi Permenaker adalah membolehkan perusahaan padat karya tertentu berorientasi ekspor membayar upah 75%. […]
-
Soal Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu Tunggu Hasil Kajian
Wapres pun mengatakan bahwa masalah kedudukan Ditjen Pajak di Kemenkeu saat ini sedang dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, dia meminta agar menunggu hasil pengkajian ini. “Begini saya kira masalah kedudukan Ditjen Pajak itu sekarang sedang dikaji secara komprehensif, jadi kita tunggu hasilnya seperti apa manfaatnya kebaikannya,” ungkap Wapres. Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu sebenarnya […]
-
Wapres Ma’ruf Angkat Suara Soal DJP Dipisah dari Kemenkeu
Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut merespons desakan DPR RI untuk segera memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, hal tersebut sudah dalam kajian pemerintah dan masih dipertimbangkan. Namun, yang pasti apapun keputusan yang ditetapkan nanti demi kebaikan semua pihak. “Begini, saya kira masalah kedudukan Ditjen Pajak itu sekarang sedang dikaji secara komprehensif, kita […]
-
DJP: Tidak Ada Mekanisme Penagihan Utang Pajak Lewat Telepon KPP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tidak ada mekanisme penagihan utang pajak melalui telepon dari KPP. Contact center DJP mengatakan jika mendapatkan telepon dari kantor pelayanan pajak (KPP) yang berisi pengingat terkait dengan utang pajak, wajib pajak dapat melakukan konfirmasi. Konfirmasi dilakukan melalui kontak KPP terkait yang dapat dilihat pada http://pajak.go.id/id/unit-kerja. “Untuk mekanisme penagihan melalui telepon dari […]
-
Ditjen Pajak Dapat Surat PPATK soal Transaksi Mencurigakan Rp205 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya transaksik mencurigakan senilai Rp205 triliun berasal dari 17 entitas. Kemudian, lanjut dia, Ditjen Pajak kemudian melakukan penelitian sisi pajak dari 2017 sampai 2019. Ia menyebutkan inisial oknum-oknum yang terlibat dalam transaksi […]
Got any book recommendations?
WA only