Mindblown: a blog about philosophy.
-
Orang Pribadi Ini Tak Termasuk Pemberi Kerja yang Potong PPh Pasal 21
Ada 2 kelompok orang pribadi yang tidak termasuk pemberi kerja yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 168/2023, pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib dilakukan pemotong pajak. Adapun berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) […]
-
Pemeriksaan Bukper Inkonstitusional Bersyarat, Ini Tindak Lanjut DJP
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) memberikan tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXI/2023. Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan putusan tersebut sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan DJP. Eka mengatakan sejak awal pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh DJP tanpa adanya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. “DJP melakukan kegiatan bukper sebelum dilakukan […]
-
PPN Mobil Listrik dan Properti Ditebar
Pemerintah ber upaya mendorong perekonomian domestik di tengah sejumlah tantangan global pada tahun ini. Hal itu dilakukan dengan memberikan insentif pajak untuk industri kendaraan listrik dan properti. Untuk industri kendaraan listrik, insentif yang diberikan, pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik yang diproduksi lokal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor […]
-
Ditjen Pajak Terima Setoran Google & Netflix Cs Rp17,4 T
Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pelaku usaha yang termasuk dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Antara lain Google, Facebook dan Netflix. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan 153 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN sebesar Rp17,46 triliun. Ini merupakan total dari […]
-
DJP: Agar Terhindar Koreksi Sekunder, WP Perlu Setujui Koreksi Primer
JAKARTA, Secondary adjustment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 PMK 172/2023 tidak diberlakukan dalam hal wajib pajak melakukan penambahan atau pengembalian kas/setara kas sebesar selisih antara nilai transaksi yang tidak sesuai dan yang sesuai arm’s length principle (ALP) sebelum terbitnya SKP. Namun, wajib pajak perlu terlebih dahulu menyetujui primary adjustment saat diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan […]
Got any book recommendations?
WA only