Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJPK Kemenkeu Mau Tambah 2 Direktorat Buat Genjot Penerimaan dan Ekonomi Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah dua direktorat baru dalam unit eselon II. Hal itu dilakukan untuk mempertajam tugas dan fungsi jajarannya. “Jadi saat ini kalau kita lihat organisasi di DJPK mempunyai 5 unit eselon II, nantinya kita akan dapat penambahan 2 direktorat. Ada yang sifatnya pemecahan, ada yang sifatnya penajaman,” […]
-
Resmi Berlaku! Cek Aturan Baru Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
Pemerintah telah menerbitkan PMK 174/2022 yang mengubah ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan pameran berikat (TPPB). Beleid tersebut berlaku mulai 31 Januari 2023. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardaha mengatakan TPPB merupakan tempat penimbunan berikat yang digunakan untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean yang dipamerkan. […]
-
REI Optimistis Aturan Penyesuaian Harga Baru Rumah Subsidi Terbit Februari 2023
Persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengaku telah mendapatkan komitmen dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan selaku pembuat kebijakan terkait aturan harga rumah subsidi. Wakil Ketua Umum REI Hari Ganie mengatakan pihaknya telah bertemu dengan BKF pada Kamis, (2/2/2023) lalu. Pertemuan tersebut membahas kepastian penerbitan harga rumah baru. “Harga baru keluar bulan Februari ini, update […]
-
Aparatur Negara Jangan Lupa Wajib Laporkan Harta, Lewat LHKPN dan SPT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan seluruh aparatur negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Azwar telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02/2023 tentang Penyampaian LHKAN pada 31 Januari 2023. Pelaporan harta kekayaan tersebut menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. “LHKAN ini merupakan […]
-
Jangan Bingung! Validasi NIK-NPWP Bisa Dilakukan Lewat 3 Saluran Ini
Wajib pajak punya 3 opsi saluran atau platform untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga saluran yang tersedia adalah DJP Online (menu Profil), Kring Pajak (layanan telepon 1500200 dan live chat di pajak.go.id), serta validasi langsung di kantor pajak (KPP atau KP2KP). “Pemutakhiran data wajib pajak bisa dilakukan di […]
Got any book recommendations?
WA only