Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kenaikan Cukai Picu Peredaran Rokok Ilegal, Apa Solusi Pemerintah?
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui jika peredaran rokok ilegal berjalan lurus dengan kenaikan tarif cukai tembakau. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Haryanto mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok akan berkolerasi positif terhadap peredaran rokok ilegal di Tanah Air. Menurutnya, dampak pandemi menyebabkan daya beli masyarakat […]
-
Ikuti UU HKPD, Pemkab Batang Mulai Bahas Perda tentang Pajak Daerah
BATANG, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah bersama DPRD Kabupaten Batang memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Raperda PDRD dirancang guna memenuhi ketentuan perpajakan daerah yang diperbarui melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Pemda perlu menetapkan perda tentang pajak […]
-
Soal Rasio Cakupan Pemeriksaan Wajib Pajak, Begini Laporan DJP
Rasio cakupan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) pada 2021 masih belum optimal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (8/11/2022). Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2021, rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) keseluruhan pada 2021 tercatat sebesar 0,86%. Capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja ACR pada 2020 […]
-
Catat! Transfer Pricing Bukan untuk Hindari Pajak, Sifatnya Netral
Manager of Transfer Pricing Services DDTC Cindy Kikhonia Febby dalam Bincang Sore bertajuk Mengenal Transfer Pricing pada Bidang Perpajakan yang disiarkan oleh Universitas Gunadarma TV (UGTV). JAKARTA, DDTCNews – Penentuan harga transfer atau transfer pricing pada hakikatnya bersifat netral. Transaksi transfer pricing bukanlah instrumen untuk melakukan penghindaran pajak. Manager of Transfer Pricing Services DDTC Cindy Kikhonia Febby mengatakan transfer […]
-
Waduh! Lahan Milik Wajib Pajak Disita Gara-Gara 4 Tahun Tak Lapor SPT
DENPASAR – Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Bali melakukan penyitaan atas lahan milik seorang wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Wajib pajak yang berprofesi sebagai notaris tersebut diduga melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 4 tahun. Dalam keterangannya, Kanwil DJP Bali menyebutkan notaris berinisial KNS yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja diduga dengan sengaja […]
Got any book recommendations?
WA only