Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sebut Kenaikan Jumlah Wajib Pajak yang Disidik Bergantung pada Ini
Jumlah kegiatan penyidikan terhadap wajib pajak oleh Ditjen Pajak (DJP) pada 2023 tercatat naik hingga 295,65%. Topik tersebut masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (4/4/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan peningkatan jumlah wajib pajak yang disidik bergantung pada beberapa aspek, salah satunya adalah hasil analisis […]
-
Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa Maret 2024 Mundur ke 16 April
Batas akhir penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Masa untuk masa pajak Maret 2024 mundur dari 10 April 2024 atau 15 April 2024 menjadi 16 April 2024. Hal ini lantaran tanggal 10 dan 11 April 2024 merupakan hari raya Idulfitri, sementara tanggal 12 April sampai dengan 15 April merupakan hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri. […]
-
DJP: WP yang Ajukan Ultimum Remedium Pasal 44B UU KUP Terus Meningkat
Ditjen Pajak (DJP) mencatat ada 24 kasus yang dilakukan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B UU KUP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan jumlah wajib pajak yang mengajukan permintaan penghentian penyidikan memang meningkat dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal itu salah satunya disebabkan oleh penerapan metode proporsi dalam penghitungan kerugian pada pendapatan […]
-
Kunjungi BPN, Petugas Pajak Jelaskan Pentingnya Laporan PPAT
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sanana menggelar kunjungan kerja (visit) ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kepulauan Sula pada 18 Januari 2024. Kepala KP2KP Sanana Burhanuddin mengatakan kunjungan dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi kepada BPN yang telah menyampaikan laporan Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara rutin tiap bulannya. “Salah satu kewajiban PPAT ialah […]
-
Gaji dan THR Kena PPh 21, Pekerja Berhak Dapat Bukti Potong Bulanan
Wajib pajak pegawai berhak menerima bukti potong 1721-VIII yang memuat besaran PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulannya. Bukti potong 1721-VIII harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Contoh, bukti potong atas PPh Pasal 21 bulanan yang dipotong pada masa pajak Maret harus diberikan kepada pegawai pada […]
Got any book recommendations?
WA only