Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tarif PPN Jadi Naik ke 11% Per April? DJP Luncurkan E-Faktur Versi 3.1
JAKARTA, Topik terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) per 1 April 2022 makin hangat dibicarakan publik. Hingga menjelang 2 pekan sebelum implementasi penyesuaian tarif baru, Ditjen Pajak (DJP) belum menerbitkan aturan teknis. Situasi ini membuat sejumlah pihak menawarkan opsi penundaan kenaikan tarif PPN 11% kepada otoritas. Apalagi rencana penerapan tarif baru yang diatur […]
-
DJP Perbaharui Yurisdiksi Partisipan dan Tujuan Pelaporan AEOI, Ini Daftar Negaranya
Direktorat jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan pembaharuan terkait daftar yuridiksi partisipan dan yuridiksi tujuan pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEOI). Pembaharuan tersebut tercantum dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-1/PJ/2022 yang ditetapkan pada 10 Maret 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo. Penerbitan PENG-1/PJ/2022 […]
-
Ingat, Harus Lapor SPT Tahunan Meski Pajaknya Sudah Dipotong
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan karyawan untuk tetap melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan meskipun sudah dilakukan pemotongan pajak oleh pemberi kerja. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (14/3/2022). Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rumadi mengatakan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) tidak sama dengan SPT Tahunan. Dengan sistem self-assessment, wajib […]
-
Ditjen Pajak Klaim Data AEoI Efektif untuk Pengawasan Hingga Penegakam Hukum
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mekar Satria Utama, mengklaim data automatic exchange of information (AEoI) efektif untuk kegiatan pengawasan, pemeriksaan, atau penegakan hukum di unit-unit vertikal. Adapun, saat ini Ditjen Pajak telah menambah terkait daftar yurisdiksi partisipan dan yuridiksi tujuan pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis atau AEoI. Tercatat ada 113 yurisdiksi yang […]
-
Banyak Restoran Kembali Buka, Pemda Minta Perekam Pajak Diaktifkan
Pemkab Kolaka, Sulawesi Tenggara mendorong seluruh tempat usaha di kabupaten tersebut untuk mengaktifkan kembali alat perekam pajak. Sekretaris Kabupaten Kolaka Poitu Murtopo mengatakan alat perekam pajak sudah dipasang di sejumlah tempat usaha sejak 2019. Namun, pandemi Covid-19 membuat banyak alat perekam yang dilepas dan tidak diaktifkan kembali. “Kami lihat saat ini sudah banyak tempat usaha […]
Got any book recommendations?
WA only