NEWS
-
Respons Kemenkeu soal Keluhan INSA Terkait Aturan Pajak Kapal Asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons sikap Indonesian National Shipowners Association (INSA) terkait Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan, INSA memang telah menyampaikan hal tersebut dalam forum debottlenecking. “Secara prinsip, Ditjen Pajak mendorong optimalisasi pelaksanaan kewajiban perpajakan sektor pelayaran, termasuk atas kapal asing […]
-
Menkeu Purbaya Tahan Pajak Marketplace hingga Ekonomi Menguat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh lokapasar (marketplace) terhadap pedagang daring dalam waktu dekat. Saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026), Purbaya menyatakan masih mempertahankan pendiriannya untuk menerapkan pajak baru tersebut ketika perekonomian nasional telah mencatat pertumbuhan 6 persen. “Kita lihat seperti apa […]
-
Dorong Kepatuhan Pajak, Coretax Dinilai Lebih Baik dari DJP Online
Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahmat Setiawan, menilai sistem perpajakan berbasis Coretax yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 kini berkembang menjadi sistem yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya, DJP Online. Menurut Rahmat, penerapan Coretax membuat wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, lebih mudah mengakses informasi perpajakan. Berbagai fitur seperti e-faktur, e-bupot, hingga e-filing […]
-
Penegasan Aturan, Ajukan Kredit Usaha Rakyat Wajib Punya NPWP
Masyarakat yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) melalui perbankan wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kepemilikan NPWP dalam pengajuan KUR dipertegas kembali lewat Permenko Perekonomian 1/2026 yang baru saja terbit. Kabar ini menjadi salah satu sorotan media nasional pada hari ini, Selasa (3/2/2026). Syarat memiliki NPWP ini antara lain berlaku bagi calon penerima KUR […]
-
Serapan APBN Awal 2026 Masih Tertahan, Dorongan Fiskal ke Ekonomi Belum Maksimal
Pola lambatnya serapan belanja negara kembali terulang di awal 2026. Kondisi ini membuat peran APBN sebagai penggerak ekonomi belum optimal pada kuartal I, seiring terbatasnya arus kas pemerintah dan proses administrasi belanja yang masih memakan waktu. Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai, lemahnya serapan belanja di awal tahun bukan lagi persoalan teknis sesaat, […]
WA only