Mindblown: a blog about philosophy.
-
Soal Forensik Digital dan Keamanan Data Wajib Pajak, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) tengah mematangkan aturan tentang kegiatan forensik digital. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media media nasional pada hari ini, Kamis (7/9/2023). Sesuai dengan SE-36/PJ/2017, forensik digital adalah teknik atau cara menangani data elektronik mulai dari kegiatan perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan serta penyimpanan data elektronik sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. […]
-
Target Pajak di Tahun Terakhir Jokowi Naik Jadi Rp 1.989 T
Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan target penerimaan pajak pada 2024. Dari semula dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 sebesar Rp 1.986,9 triliun menjadi Rp 1.988,9 triliun. Dia menjelaskan, kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun itu disebabkan adanya kenaikan asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia atau ICP, […]
-
Ajukan Perubahan Tahun Pajak bagi WP Badan, Prosesnya Berapa Lama?
Salah satu syarat pembukuan untuk kepentingan perpajakan adalah harus memenuhi prinsip taat asas. Yang dimaksud taat asas dalam pembukuan, salah satunya, adalah konsistensi periode pembukuan setiap tahun buku. Merujuk pada UU PPh, wajib pajak tidak boleh mengubah tahun buku atau tahun pajak sesuka hati. Namun, dalam keadaan tertentu Ditjen Pajak (DJP) membolehkan perubahan periode pembukuan. […]
-
PMK Diperbarui, SKP PBB Kini Terbit Usai Tindakan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 80/2023 turut memperbarui tata cara penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 80/2023, disebutkan bahwa SKP PBB diterbitkan setelah tindakan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang. Pada ketentuan sebelumnya yakni PMK 255/2014, SKP PBB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan…untuk […]
-
Adopsi UU HKPD, DPRD Setujui Raperda Pajak Daerah Kota Bekasi
DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemkot Bekasi. Raperda PDRD dibahas dan disetujui guna menyesuaikan ketentuan perpajakan yang berlaku di daerah dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Semoga dengan perda ini peningkatan PAD […]
Got any book recommendations?
WA only