Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ditjen Pajak Sebut Tidak Ada Strategi Khusus Bidik Pajak Orang Super Kaya
JAKARTA. Pemerintah akan fokus mengejar pajak orang pribadi yang tergolong high wealth individual (HWI) atau super kaya pada 2024. Hal ini merupakan salah satu strategi optimalisasi penerimaan pajak pemerintah pada tahun depan. Meskipun demikian, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan, sebenarnya tidak ada strategi khusus dalam rangka mengejar pajak orang super kaya. Pemerintah […]
-
Sri Mulyani Gandeng 113 Pemda Lagi buat Tukaran Data Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kembali bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) provinsi kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan negara. Komitmen itu dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit Tahap V. Kali ini penandatanganan PKS diikuti oleh 113 pemda sehingga total pemda yang sudah mengikuti PKS sebanyak 367 pemda dari total 552 […]
-
Data Pajak Pusat dan Daerah Dipertukarkan, Begini Kata KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pertukaran data menyangkut perpajakan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan pemerintah daerah (pemda). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (23/8/2023). Kemarin, Selasa (22/8/2023), DJP, DJPK, serta 113 pemda menandatangani perjanjian kerja sama tripartit tahap V. Dengan demikian, terhitung sejak 2019 […]
-
Eror e-Faktur ‘Tidak Dapat Menyimpan Faktur’, DJP Tawarkan Solusi Ini
Kini perekaman faktur pajak dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-faktur. Namun, ada kalanya wajib pajak menemui kendala saat menyimpan faktur pajak, seperti munculnya notifikasi eror ‘Terjadi Kesalahan. Tidak Dapat Menyimpan Faktur. Biasanya, notifikasi eror tersebut muncul lantaran adanya penulisan nama barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar penulisan e-faktur, terutama adanya simbol yang tidak […]
-
Permudah Pertukaran Data, DJP Minta Pemda Gunakan NIK Sebagai NPWPD
Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai basis dari identitas wajib pajak di daerah. Apabila pemda menggunakan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), lanjut Suryo, pertukaran data antara Ditjen Pajak (DJP) dan pemda dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. “Informasi yang dimiliki oleh […]
Got any book recommendations?
WA only