Mindblown: a blog about philosophy.
-
Aturan PPN Sri Mulyani Bakal Membebani Ongkos Logistik, Kok Bisa?
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 30 Maret 2022, dinilai dapat membebani ongkos logistik. Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni mengatakan berdasarkan beleid itu, pengusaha kena pajak yang memungut pajak keluaran tidak dapat melakukan kredit dengan […]
-
Ingat! Ekspedisi hingga Travel Umrah Wajib Tarik PPN Terkait
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) tertentu bagi sejumlah jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak yang beroperasi di sektor jasa terkait diwajibkan memungut PPN-nya. Dikutip dari Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu, ada lima jenis jasa kena pajak tertentu yang harus […]
-
Beli Rumah Subsidi Bisa Bebas PPN 11 Persen, Cek Syaratnya!
Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah resmi menaikkan batas maksimal harga jual rumah subsidi yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Aturan baru tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60/2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Kepala […]
-
Aturan PPN Disebut Bisa Naikkan Biaya Logistik, Ini Alasannya
Zaroni merekomendasikan pengenaan PPN untuk jasa freight forwarding dan jasa pengiriman barang/paket pos/kurir untuk perusahaan PJL yang sudah PKP tetap menggunakan ketentuan PPN 11% X DPP, serta dapat dikreditkan dengan PM atas perolehan barang dan jasa kena pajak. Zaroni juga mengusulkan pengkajian kembali peraturan tersebut oleh Ditjen Pajak dengan melibatkan para ahli/akademisi pajak, pengusaha, dan […]
-
DJP: Tidak Ada Batasan Kuota Penerbitan Faktur Pajak Digunggung
Faktur pajak harus memuat identitas pembeli, salah satunya NPWP atau NIK. Jika tidak memenuhi ketentuan itu maka faktur pajak yang terbit dianggap tidak lengkap. Hal ini tertuang dalam Perdirjen Pajak PER-03/PJ/2022. Namun, ada kalanya pengusaha kena pajak (PKP) bisa menerbitkan faktur pajak digunggung atau faktur pajak eceran, yakni tanpa NIK atau NPWP. Syaratnya, pembeli memenuhi […]
Got any book recommendations?
WA only