NEWS
-
Belanja Digenjot Awal Tahun, Wamenkeu Pastikan Defisit APBN Tetap Aman
JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan pemerintah tetap menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3% meskipun realisasi belanja negara pada kuartal I dipercepat. Penegasan Juda ini merespons kekhawatiran ekonom bahwa percepatan belanja di awal tahun, yang membuat defisit mencapai 0,93% pada kuartal I-2026, berpotensi mendorong pelebaran defisit menembus batas 3% jika ditarik secara rata […]
-
Baru 78 Persen Wajib Pajak yang Lapor SPT
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan sampai Ahad, 26 Aprill 2026 sebanyak 11,94 juta Wajib Pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan atau PPh lewat Coretax. Angka ini mencapai 78,19 persen dari target 15,27 juta SPT. Batas waktu pelaporan SPT paling lambat 30 April 2026. “Progres pelaporan SPT tahunan PPh sampai dengan […]
-
Insentif Pajak Kendaraan Listrik Masih Tarik Ulur, Kepastian Jadi Sorotan Industri
JAKARTA. Kebijakan pajak kendaraan listrik di Indonesia masih mengalami tarik ulur yang memicu ketidakpastian di industri otomotif. Setelah sempat menuai polemik akibat dimasukkannya kendaraan listrik ke dalam skema pajak daerah melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah pusat kini mendorong pemberian insentif fiskal melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan […]
-
Gaikindo: Insentif Pajak Kendaraan Listrik Penting untuk Dongkrak Penjualan
JAKARTA. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap insentif fiskal untuk kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan penjualan di sektor otomotif nasional. Ketua Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menilai keberlanjutan insentif seperti pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi faktor penting […]
-
Pajak Ditanggung Pemerintah, Harga Tiket Pesawat Diharapkan Lebih Terjangkau
JAKARTA. Pemerintah menerbitkan kebijakan baru berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 25 April 2026. Langkah tersebut diambil sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga avtur yang berpotensi mendorong naiknya tarif […]
WA only