Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada Ribuan Crazy Rich Wajib Bayar PPh 35 Persen, Ini Rinciannya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1.119 orang dengan penghasilan di atas Rp5 miliar. Deretan crazy rich ini diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif sebesar 35 persen. Merujuk Undang-undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), lapisan penghasilan kena pajak bertambah lewat masuknya wajib pajak berpenghasilan di atas Rp5 miliar yang dibebankan tarif PPh orang pribadi […]
-
Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus Masih Sepi Peminat, BKF Buka Suara
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) ternyata realisasinya masih mini. Merujuk pada dokumen Laporan Belanja Perpajakan 2021, pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada tahun 2021 masih tercatat nol rupiah. Pun, pada tahun 2018 hingga Rp 2020 realisasinya […]
-
Melebihi Target, Pajak Daerah Probolinggo 2022 Capai Rp84 Miliar
Realisasi pajak daerah Kabupaten Probolinggo pada 2022 mencapai Rp84 miliar atau 123,65 persen dari target pendapatan pajak daerah sebesar Rp 67,9 miliar. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi- tingginya kepada semua wajib pajak daerah atas peran aktif dan kesadaranya dalam membayar kewajiban pajak daerah,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Set Daerah (BPPKAD) […]
-
Pelaporan SPT Tahunan, Ini 3 Kategori Masyarakat yang Tidak Kena Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk mulai mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT Pajak. Sebelum mengisi SPT tahunan, berikut 3 kategori masyarakat yang tidak kena pajak. Pelaporan SPT tahunan merujuk pada Undang-undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan pada aturan tersebut, batas akhir pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi […]
-
Faisal Basri Sebut Subsidi Kendaraan Listrik Sarat Kepentingan Pejabat
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyinggung rencana kebijakan subsidi kendaraan listrik kurang tepat. Alih-alih membantu masyarakat, ia menilai subsidi tersebut justru sarat akan kepentingan pejabat. Pasalnya, pemerintah akan menggelontorkan subsidi senilai Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil berbasis hybrid, dan Rp8 juta untuk motor listrik baru, serta Rp5 juta untuk motor konversi. Faisal menilai ketimbang […]
Got any book recommendations?
WA only