Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dear Karyawan, Ada Perhitungan Pajak Penghasilan Baru Lho!
irektorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyusun format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Format penghitungan ini memanfaatkan tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, tujuan penggunaan format perhitungan TER ini untuk memudahkan menyederhanakan perhitungan serta mempermudah para wajib pajak untuk menghitung PPh 21 yang […]
-
DJP Bakal Tunjuk Pihak Ketiga Pungut Pajak Aset Kripto
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bakal menunjuk pihak ketiga untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan aset kripto. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2022 yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Dalam pasal 32 UU HPP ada ketentuan bahwa […]
-
Insentif Pajak yang Ada di PEN Dipermanenkan
Pemerintah menargetkan realisasi penerimaan pajak dapat mencapai Rp 1.718 triliun dalam APBN 2023. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara adalah dengan memasukkan kebijakan insentif pajak yang sebelumnya hanya ada pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kebijakan permanen. “Dalam konteks pemulihan ekonomi tahun 2020 sampai 2022 pajak sudah memerankan peran yang […]
-
PMK Pajak Natura Masih Disusun, Pemotongan Mulai Kapan? Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) memperkirakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas natura dan/atau kenikmatan oleh pemberi kerja baru berjalan pada semester II/2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (11/1/1023). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan detail ketentuan pajak atas natura akan dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) yang sedang disusun. Pemerintah juga […]
-
Dirjen Pajak Ajak Wajib Pajak Update Data dan Informasi Secara Digital
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengajak wajib pajak untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi melalui DJP Online. Pemutakhiran data dan informasi tersebut berkaitan dengan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Terlebih, pemadanan NIK sebagai NPWP masih terus berlangsung. “Karena aksesibilitasnya sekarang sudah digital, para wajib pajak dapat melakukan […]
Got any book recommendations?
WA only