Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP bakal terus tingkatkan kesadaran masyarakat pada pajak
Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap pajak dalam upaya menegakkan prinsip gotong royong menyejahterakan masyarakat Indonesia. “PR (pekerjaan rumah) kita terus membawa cerita besar mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini kepada masyarakat secara menyeluruh, khususnya yang di pajak. Saya lihat awareness terhadap […]
-
Dirjen Pajak: Saya Mengimbau Masyarakat Agar Tidak Mengajak Anggota Kami Melakukan Korupsi
JAKARTA – Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan, Suryo Utomo meminta agar masyarakat tidak mengajak anggotanya melakukan korupsi. Begitu pula sebaliknya. Ia akan menjaga anggota Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar tidak melakukan praktik tersebut. “Namanya korupsi pasti tidak bisa sendiri, ya. Pasti ada dua belah pihak yang merasa diuntungkan. Di sini saya mengimbau masyarakat agar tidak mengajak anggota […]
-
Indikator Politik Indonesia: Kepatuhan Pelaporan SPT Tembus 71 Persen
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak terbilang tinggi. Hasil ini diketahui dari survei terbaru Indikator. Survei yang dilakukan dalam rentang 13-20 September 2022 itu melibatkan 1.220 responden. Hasilnya, dari mereka yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), 59 persen di antaranya […]
-
DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Ditjen Pajak (DJP) telah memberikan kepastian waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Asisten Penyuluh Pajak Mahir KPP Pratama Jakarta Palmerah Krisnawan mengatakan sesuai dengan KEP-160/PJ/2022, pengembalian diproses paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Sesuai dengan KEP-160/PJ/2022, ketentuan ini berlaku atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar. “Pada PMK 187/2015 ada beberapa […]
-
Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis sigi terbarunya mengenai pengetahuan dan sikap publik terhadap program reformasi perpajakan. Hasilnya, hanya 18 hingga 19 persen responden yang tercatat memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP.) Adapun kelompok rumah tangga dengan tingkat pendapatan kotor Rp 4 juta, sebanyak 45-46 persennya sudah memiliki NPWP. “Namun demikian, tampak masih sangat besar yang […]
Got any book recommendations?
WA only