Mindblown: a blog about philosophy.
-
WP Punya SIUJK, DJP: Usaha Konstruksi Kena PPh Final 1,75 Persen
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan usaha orang perseorangan yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 1,75% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9/2022. Penjelasan tersebut merespons salah satu warganet yang menanyakan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha konstruksi, terutama bagi yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK), di media […]
-
Masih Sulit Dikejar Meski Potensi Pajak Besar
JAKARTA. Agenda pemungutan pajak atas transaksi e-commerce di dalam negeri terus bergulir. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus mematangkan konsep penarikan pajak e-commerce ini. Program ini merupakan bagian dari implementasi pasal 32A Klaster Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dalam UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kini, sudah ada beberapa skema kebijakan yang disiapkan […]
-
Wajib Pajak Tak Bawa Pulang Harta usai Tax Amnesty 2 Bakal Kena Sanksi
Direktorat Jenderal Pajak tengah memvalidasi data repatriasi harta dari luar negeri dalam program pengungkapan sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II yang telah berakhir 30 September lalu. DJP memastikan akan mengenakan sanksi tambahan Pajak Penghasilan (PPh) final jika menemukan masih ada harta Wajib Pajak yang belum dipulangkan ke Indonesia. Program Tax Amnesty Jilid II terdiri atas dua […]
-
DJP Bakal Kirim Email Blast Soal NPWP Format Baru kepada 18,68 Juta WP
Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan email blast mengenai pemberlakuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format baru kepada 18,68 juta wajib pajak orang pribadi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan email blast telah berjalan sejak 1 September 2022. Menurutnya, pengiriman email blast akan terus berjalan sehingga wajib pajak memperoleh informasi mengenai NPWP […]
-
Tak penuhi janji, DJP bakal kejar ribuan peserta tax amnesty
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih mengejar 2.422 wajib pajak, yang menjadi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk melakukan repatriasi harta. Direktur Ekstensifikasi dan Peniliaian DJP Aim Nursalim menjelaskan, seperti diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), repatriasi harta bersih harus direalisasikan paling lambat 30 September 2022 atau […]
Got any book recommendations?
WA only