Mindblown: a blog about philosophy.
-
Nilai Transaksi Pembayaran Pajak di Tokopedia Naik 3x Lipat
Tokopedia membukukan nilai transaksi pembayaran pajak yang signifikan pada pada semester I 2022. Tercatat, nilai transaksi pembayaran pajakTokopedia naik hampir 3 kali lipat dibanding periode yang sama di 2021. Peningkatan ini terjadi berkat kolaborasi Tokopedia bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI untuk mendorong transaksi pembayaran pajak melalui Tokopedia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, […]
-
Perbaiki Sistem Jaminan Kesehatan, Partai Ini Susun Aturan Pajak Baru
WASHINGTON D.C., Para senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat telah merancang draf peraturan perundang-undangan guna menutup celah pajak yang selama ini menggerus penerimaan negara. Salah seorang sumber di Partai Demokrat AS menyebut tambahan penerimaan dari implementasi rancangan undang-undang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki solvabilitas sistem jaminan kesehatan AS, Medicare. “Para senator dari Partai Demokrat […]
-
DJP Tegaskan Satu NIK Hanya untuk Daftar Satu NPWP, Bagaimana KLU-nya?
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bahwa satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk mendaftarkan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak, imbuh otoritas, perlu menentukan klasifikasi lapangan usaha (KLU) berdasarkan kegiatan utama wajib pajak. KLU juga bisa dipilih berdasarkan lapangan usaha mana yang paling atau lebih dominan dijalani. “Wajib pajak orang pribadi […]
-
Ini 4 Syarat yang Harus Dipenuhi Notaris untuk Akses Aplikasi e-PHTB
JAKARTA. Notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT) harus mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak (DJP) apabila hendak menggunakan layanan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan atau biasa disebut dengan e-PHTB. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2022, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh notaris/PPAT untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Pertama, telah menyampaikan SPT […]
-
Jangan Keliru! Begini Ketentuan Pajak Penghasilan atas Fintech Pinjol
JAKARTA, Seiring dengan berlakunya PMK 69/2022 sejak 1 Mei 2022, pemerintah resmi mengatur pajak penghasilan pada perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech), termasuk layanan pinjam meminjam atau pinjaman online (pinjol). Perlakuan pajak penghasilan (PPh) berupa bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dibahas pada Pasal 2 hingga Pasal 5 PMK No. 69/2022 tentang Pajak Penghasilan dan […]
Got any book recommendations?
WA only